Wali Kota Makassar Minta OPD Perkuat SAKIP demi Tingkatkan Kepercayaan Publik

MAKASSARINSIGHT.com – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai langkah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

Hal itu disampaikan Munafri saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP 2026 yang digelar Inspektorat Kota Makassar di Hotel Claro, Senin (6/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti kepala OPD, camat, sekretaris, dan pejabat perencanaan perangkat daerah.

Menurut Munafri, SAKIP bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah sekaligus memastikan setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“SAKIP adalah alat ukur akuntabilitas pemerintah. Kualitas implementasinya akan menjadi cerminan tata kelola pemerintahan sekaligus memengaruhi kepercayaan publik,” ujarnya.

Baca Juga: 

• Parkir Alfamart Gratis, Perumda Parkir Makassar Minta Warga Tolak Jukir Liar
• Pemkot Makassar Usul 79 Sekolah Direvitalisasi ke Pusat, Pulau Jadi Prioritas
• Wali Kota Makassar Instruksikan Camat Gelar Nobar Piala Dunia & Libatkan UMKM

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang berkualitas di setiap perangkat daerah agar program pemerintah berjalan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Kalau perencanaannya tidak kuat, pelaksanaan program juga tidak akan optimal. Karena itu, seluruh OPD harus membangun sinergi agar setiap kegiatan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Munafri juga mengungkapkan nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki sistem kerja, kualitas dokumen, dan budaya kinerja di lingkungan pemerintah.

“Ini harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, di era digital pemerintah dituntut semakin responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data serta sesuai regulasi.

Munafri juga meminta Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan kepada seluruh OPD agar implementasi SAKIP semakin efektif.

Baca Juga: 

• Perkenalkan LONTARA+ di Rakernas APEKSI 2026, Kota Lain Belajar ke Makassar
• Forum Komdigi APEKSI 2026, Kadis Kominfo Makassar Paparkan Strategi Lontara+
• Ikuti Cara Bikin Username di WA, Nomor HP Kamu Bisa Tetap Privat

“Jangan menganggap berkonsultasi dengan Inspektorat sebagai sesuatu yang negatif. Pendampingan justru diperlukan agar setiap proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.

Melalui Bimtek SAKIP 2026, Pemerintah Kota Makassar berharap kapasitas aparatur semakin meningkat sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Dengan SAKIP yang berkualitas, pelayanan publik akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Munafri. (****)