Tingkatkan PAD, Perumda Parkir Gandeng Kecamatan Benahi Sistem Parkir

MAKASSARINSIGHT.com – Perumda Parkir Makassar Raya terus memperkuat upaya penataan sistem perparkiran melalui roadshow sosialisasi dan rapat koordinasi bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan. Kali ini, kegiatan berlangsung di Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Rappocini, Senin (8/6/2026).

Roadshow tersebut dihadiri Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya Adi Rasyid Ali, Direktur Operasional Andi Ryan Adrianto, jajaran direksi dan dewan pengawas, serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan dari kedua wilayah.

Direktur Operasional Perumda Parkir Makassar Raya, Andi Ryan Adrianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah memperkuat sinergi dengan pemerintah wilayah dalam menata perparkiran sekaligus menekan praktik juru parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah titik di Kota Makassar.

Baca Juga: 

• Bank Sulselbar Pertahankan Rating A+, Modal dan Likuiditas Solid
• Perkuat Status Lumbung Pangan, Bupati Sidrap Bawa Program Perikanan ke KKP
• Lihat Foto Timnas Gebuk Oman 3-0 di FIFA Matchday Jakarta

“Kami melihat antusiasme yang sangat besar dari pihak kecamatan dan kelurahan. Banyak persoalan di lapangan yang memang membutuhkan kerja sama erat antara Perumda Parkir dan pemerintah wilayah. Sinergi ini penting untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dari sektor parkir,” ujar Andi Ryan.

Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara titik parkir yang terdaftar dengan kondisi aktual, khususnya di Kecamatan Rappocini dan Mamajang.

Ia mengungkapkan, sejumlah ruas jalan dan kawasan usaha di Rappocini masih menjadi titik rawan praktik parkir liar yang dilakukan tanpa legalitas resmi.

“Di Rappocini masih ditemukan banyak juru parkir liar, termasuk di sejumlah ruas jalan dan kawasan badan usaha. Mereka melakukan pungutan tanpa legalitas yang jelas. Begitu pula di wilayah Mamajang yang menjadi perhatian kami,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Perumda Parkir terus mengintensifkan pengawasan dan survei lapangan di seluruh kecamatan bersama jajaran direksi dan dewan pengawas.

Andi Ryan menyebutkan, pihaknya menargetkan proses survei dan pemetaan persoalan parkir di 15 kecamatan rampung dalam pekan ini. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah teknis penataan parkir ke depan.

“Setelah roadshow di 15 kecamatan selesai, kami akan menggelar rapat teknis lanjutan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam penataan parkir dan penertiban juru parkir liar,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Rappocini, Andi Zulfadli, mengapresiasi langkah Perumda Parkir yang melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam proses penataan perparkiran.

Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan lebih tertib sekaligus memberikan peluang pemberdayaan bagi masyarakat setempat.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Perumda Parkir yang melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan, termasuk dalam proses rekrutmen juru parkir. Salah satu syarat yang penting adalah juru parkir harus berdomisili di wilayah setempat,” ujarnya.

Baca Juga: 

• DSI Diharapkan Jadi Instrumen Kunci Kedaulatan Ekonomi Nasional
• Sidrap Raih WTP ke-10 Berturut-turut, Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah
• Kadin Nilai DSI Mampu Menekan Under-Invoicing Ekspor Komoditas

Ia mengakui masih terdapat sejumlah titik rawan parkir liar di Kecamatan Rappocini, terutama di kawasan dengan aktivitas usaha yang tinggi seperti Jalan Rappocini Raya, Jalan Hertasning, Jalan Aeropala, dan Jalan Andi Djemma.

Karena itu, pihak kecamatan berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan kelurahan dan Perumda Parkir untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

“Kami juga mencermati berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui layanan pengaduan WhatsApp Lontara+. Ini menjadi salah satu dasar untuk memperkuat pengawasan dan penertiban di lapangan,” tuturnya.

Melalui roadshow dan rapat koordinasi tersebut, Perumda Parkir Makassar Raya berharap tercipta kesamaan persepsi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem perparkiran yang tertib, legal, dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. (****)