Politik
Poin Penting dari Pidato Kenegaraan Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025
MAKASSARINSIGHT.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Acara yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini dihadiri 604 anggota MPR/DPR/DPD RI, mantan presiden dan wakil presiden, serta tamu negara sahabat. Agenda sidang meliputi penyampaian laporan kinerja pemerintah pada pagi hari dan pemaparan Nota Keuangan RAPBN 2026 pada sore hari.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kemerdekaan sejatinya bertujuan membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Pencapaian kedaulatan ekonomi serta swasembada pangan disebut sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Baca Juga:
- 7 Celoteh Unik Pejabat Indonesia, dari Ayam Tumbuh Gigi sampai Serakahnomics
- BJA Group Meriahkan HUT RI ke-80 dengan Acara Lomba dan Hiburan Bersama Karyawan dan Keluarga
- AFPI Bantah Tuduhan Kesepakatan Ekonomi Antar Platform
“Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ungkap Prabowo dalam sambutannya di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang harus dioptimalkan demi kemakmuran rakyat. Di sisi lain, keberhasilan transisi kepemimpinan nasional yang damai dan demokratis dinilai telah mengundang pengakuan internasional, memperlihatkan kematangan demokrasi Indonesia yang mampu mempersatukan berbagai pihak.
Program Prioritas Pemerintah
Prabowo memaparkan sejumlah program unggulan yang menjadi fokus pemerintahannya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar, menurut Prabowo diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Koperasi Merah Putih digagas sebagai instrumen penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan UMKM. Sementara itu Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, layanan kesehatan gratis akan diperluas, mencakup pemeriksaan kesehatan rutin dan pelayanan kesehatan dasar.
"Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut,” jelas Prabowo.
Kebijakan Strategis Nasional
Pemerintah berkomitmen memperkuat sektor UMKM, mempercepat digitalisasi layanan publik, serta mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Di bidang hukum, penegakan hukum akan dijalankan secara adil tanpa diskriminasi politik. Dalam 10 bulan pertama kepemimpinannya, Prabowo mengklaim terdapat capaian signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Selama saya menjabat presiden Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak. Saya tidak gentar dengan kebesaranmu, kami tidak gentar dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia,” tambah Prabowo.
Politik Luar Negeri dan Isu Global
Dalam ranah hubungan internasional, pemerintah akan mempertahankan politik luar negeri yang berpihak pada kemanusiaan, termasuk memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina serta menolak segala tindakan yang memenuhi unsur genosida di Gaza.
Baca Juga:
- Inovasi Strategi Pendidikan Tinggi: Menjawab Tantangan Transformasi Global
- AgenBRILink Jadi Solusi Akses Perbankan untuk Petani Kabupaten Gowa
- Taiwan Jadi Saksi 5 Ribu Orang Meriahkan ‘BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI’
Indonesia juga berupaya mendorong penyelesaian damai konflik Kamboja-Thailand melalui dialog dan diplomasi, serta memperkuat peran sebagai mediator perdamaian di berbagai forum internasional.
Pidato kenegaraan Prabowo memadukan pesan kebangsaan dengan agenda konkret pembangunan. Peringatan kemerdekaan dimaknai bukan hanya sebagai seremoni, melainkan momentum untuk mempertegas komitmen mewujudkan visi “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
Kehadiran seluruh mantan pemimpin nasional dinilai memperkuat legitimasi politik Prabowo, sementara pengakuan dunia terhadap transisi damai kepemimpinan menjadi bukti kedewasaan demokrasi Indonesia.
Pidato ini menjadi pijakan resmi untuk melaksanakan agenda besar lima tahun ke depan dengan tantangan utama memastikan program-program yang dijanjikan dapat terwujud secara inklusif.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 15 Aug 2025
