Pj Gubernur Pastikan Anggaran Rp224 Miliar untuk Pemilu di Sulsel Aman

MAKASSARINSIGHT.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023.

Pj Gubernur Bahtiar mengatakan bahwa Pemprov Sulsel telah memastikan anggaran Pemilu melalui APBD Perubahan TA 2023 sebesar 40 persen atau sekitar Rp224 miliar dan sehingga awal tahun 2024 mendatang penyelenggaran Pemilu dapat dilaksanakan.

"Saya sangat respek pada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu singkat Badan Anggaran telah menyesuaikan anggaran sehingga dapat mengalokasikan 40 persen anggaran Pemilu sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri)", ungkap Bahtiar.

Baca Juga: 

• Tanam Pisang dan Rumpon, Langkah Bahtiar Atasi Kemiskinan di Sulsel
• Harga Pertamax Naik Lagi Per 1 Oktober 2023
• Silahkan Baca, Ini 7 Manfaat Biji Ketumbar Bagi Kesehatan

Hal ini sejalan dengan salah satu dari 8 program prioritasnya, yaitu sukses penyelenggaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman, dan damai.

Selain itu, Kata Dia, saya sangat apresiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Sulawesi Selatan telah menyepakati Perda Fasilitasi Pesantren sehingga dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap keberadaan pesantren di Sulawesi Selatan.

"Ini contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia bahwa pesantren dapat berkembang, modern dan tidak kalah dengan lembaga pendidikan lainnya", jelasnya.

Baca Juga: 

• Bertemu CEO OCG di Jepang, Wali Kota Danny Bahas Investasi Smart Island di Makassar
• Jadikan Sulsel Sebagai Daerah Penghasil Pisang, Pemprov Sulsel Target Tanam 200 Juta Pohon
• Perumda Parkir Makassar Serahkan Tanda Pengenal Resmi ke Juru Parkir

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari menambahkan, bahwa Rapat Paripurna kali ini telah mengagendakan penandatanganan nota kesepahaman APBD Perubahan dan Perda Fasilitasi Pesantren.

"Kita berharap APBD Perubahan dapat terealisasi secepat mungkin dan masyarakat memperoleh manfaat dari anggaran tersebut," ungkap Andi Ina Kartika secara singkat. (*)