Pemkot Makassar Ubah Pola Kelola Sampah, Edukasi Warga Digenjot

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan peran wilayah. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah yang digelar di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat (17/4/2026).

Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dewan Lingkungan Hidup, hingga unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan. Dalam diskusi terungkap bahwa capaian pengelolaan sampah Kota Makassar saat ini masih berada di kisaran 2 persen, jauh dari target nasional sebesar 51,2 persen.

Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, menekankan pentingnya penguatan bank sampah sebagai bagian dari solusi. Dari kebutuhan sekitar 300 unit, saat ini baru sekitar 100 bank sampah yang aktif beroperasi.

Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber, khususnya rumah tangga, menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. “Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari RT/RW hingga pemerintah kota,” ujarnya.

Baca Juga: 

• Bayar Pajak Kendaraan, Bantu Tambal Jalan Rusak
• BRILink Agen Mekaar Dorong Perempuan Bojonegoro Ini Lebih Produktif
• Bank Mandiri Jadi Perusahaan Terbaik Indonesia Versi TIME

Hal senada disampaikan Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Marini Ambo Wellang, yang menilai peran camat dan lurah sangat strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta memastikan kebijakan berjalan optimal di tingkat wilayah.

“Penanganan sampah tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu hingga hilir,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup lainnya, Irwan Ridwan, mengingatkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang kian mengkhawatirkan. Jika tidak ada intervensi signifikan, daya tampung TPA diperkirakan hanya bertahan sekitar 18 bulan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menegaskan perlunya transformasi sistem dengan menghentikan praktik open dumping dan beralih ke sanitary landfill, di mana hanya sampah residu yang masuk ke TPA.

“Pemilahan harus dimulai dari sumber agar volume sampah yang dibuang bisa ditekan,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Makassar juga merencanakan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tamangapa dengan kapasitas sekitar 1.300 ton per hari. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF), gasifikasi, dan pirolisis juga didorong.

FGD ini turut mengungkap tantangan utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Meski demikian, beberapa wilayah menunjukkan capaian positif, seperti Kecamatan Tallo yang mampu mereduksi sekitar 50 ton dari total 89 ton sampah per hari melalui integrasi program pengelolaan sampah dan urban farming.

Namun, di sejumlah wilayah masih terdapat anggapan bahwa pembayaran retribusi sampah sudah cukup tanpa diikuti kewajiban memilah sampah dari sumbernya.

Berdasarkan data, timbulan sampah di Kota Makassar mencapai sekitar 1.034 ton per hari, dengan lebih dari 900 ton di antaranya belum terkelola optimal.

Baca Juga: 

• Gubernur Resmikan KCS Maros, Bank Sulselbar Perkuat Syariah
• Hingga Maret 2026, 125 Ribu Debitur Nikmati KPR Subsidi BRI
• Rudianto Lallo Terima Aduan Pj Kades Pattallassang Kasus Dana Desa

Sebagai langkah penguatan, Pemkot Makassar juga menyiapkan tenaga edukator persampahan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Ke depan, forum FGD akan difokuskan pada pemetaan persoalan di masing-masing kecamatan. Setiap camat diminta menyusun mapping permasalahan serta solusi berbasis karakteristik wilayah, sebagai bagian dari strategi penanganan sampah yang lebih terarah dan efektif. (*)