Makassar Kini
Pemkot Makassar Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pertama di Sulsel
MAKASSARINSIGHT.com - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto jadi daerah pertama dalam agenda penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 Unaudited di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Jumat, (15/03/2024).
Danny Pomanto sapaan akrabnya mengaku optimis meraih target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu lantaran timnya sudah memiliki standar kerja akuntabel yang telah menjadi standar hariannya.
Baca Juga:
- Perumda Parkir Makassar-RS Bhayangkara Kerjasama Pengelolaan Parkiran
- Pecahkan Rekor MuRI, Pemkot Makassar-Kerajaan Arab Saudi Gelar Buka Puasa Terpanjang di Losari
- Kalla Group Gunakan Dana CSR untuk Revitalisasi Taman Hasanuddin, Indiri: Perbaikan Tak Ganggu Sejarah
Dengan penyerahan yang lebih awal ini, dirinya mengharapkan semua OPD dapat bekerja lebih cepat dan maksimal.
Apalagi banyak agenda nasional yang berlangsung kedepannya.
Danny mengimbau kepada para OPD agar bekerja lebih baik lagi agar cita-cita WTP mampu dicapai.
Ia tak ingin terjadi perlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban.
Olehnya, wali kota dua periode ini menekankan urusan administrasi laporan keuangan bisa dikerjakan sembari agar tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Ini semestinya sudah menjadi budaya dan tradisi sehingga tidak ada yang perlu dicari pembuktiannya,” kata Danny diwawancarai usai acara.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel Amin Adab Bangun merespons positif langkah Pemkot Makassar.
Baca Juga:
- Resep Sahur: Makanan yang Bikin Kenyang Lebih Lama Saat Puasa Ramadan
- Cuaca Ekstrem, Pemkot Makassar Imbau Warga Waspada Terjadinya Banjir
- Inilah Kegiatan yang Banyak Dilakukan Orang Indonesia Menyambut Ramadan
Apalagi, Amin menilai Makassar sudah memiliki pengalaman terhadap capaian WTP.
“Kota Makassar sudah berpengalaman WTP maka seharusnya sudah menjadi budaya kerja dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.
Dia menyebut ada beberapa indikator utama dalam meraih WTP, seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan standar administrasi pemerintahan dan sebagainya. (***)
