Makassar Kini
Pemkot Dukung Pidana Kerja Sosial, Makassar Dibidik Jadi Percontohan Nasional

MAKASSARINSIGHT.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan pidana kerja sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Program tersebut berpeluang menjadikan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.
Dukungan itu disampaikan Munafri saat menerima audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar siap mendukung inovasi yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembimbingan dan pemulihan sosial warga binaan.
“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” kata Munafri.
Baca Juga:
- Kebakaran Landa Museum Kota Makassar, 27 Armada Damkar Dikerahkan
- Pemkot Makassar Bidik Digitalisasi Sampah, Armada dan BBM Dipantau Real Time
- Anggaran Makassar 2027 Dimatangkan, DPRD Tekankan Pengentasan Kemiskinan
Menurutnya, nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar harus segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Salah satunya menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan.
“Kesiapan yang matang dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” ujarnya.
Kepala Bapas Kelas I Makassar, Surianto, menjelaskan, audiensi tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari kesiapan lokasi pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, hingga penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Surianto menyebut pengembangan PK Sukarela menjadi salah satu inovasi yang berpotensi diterapkan sebagai model baru. Berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ditemukan model serupa.
“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” ungkapnya.
Saat ini, Bapas Makassar telah mengangkat lebih dari 20 PK Sukarela. Mereka akan membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, termasuk penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pemantauan klien.
Baca Juga:
- Kebakaran Dua Rumah di Bitoa, Damkar Makassar Kerahkan 5 Armada
- PDAM Makassar Bidik Laba Rp8,3 Miliar di 2027, Layanan Air Bersih Jadi Prioritas
- Ini Respon RANS Soal Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar
Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama untuk mobilitas dan transportasi para pembimbing saat bertugas di lapangan.
Surianto mengatakan, Munafri pada prinsipnya merespons positif kebutuhan tersebut. Selanjutnya, Bapas dan perangkat daerah terkait perlu membahas mekanisme dukungan serta sumber pendanaan agar pelaksanaannya tetap akuntabel.
“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Bapas Makassar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah wilayah untuk menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk Kelurahan Buakana dan Batua.
Kesiapan tersebut menjadi penting agar ketika pengadilan menjatuhkan putusan pidana kerja sosial, lokasi dan mekanisme pelaksanaannya sudah tersedia.
Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana alternatif dalam kerangka KUHP Nasional. Pendekatan ini membuka ruang bagi pelaksanaan hukuman melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pemidanaan tidak semata-mata bertumpu pada pidana penjara.
Agenda lain yang turut dibahas adalah penguatan Griya Abhipraya Sombere. Fasilitas tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat pemberdayaan yang memberi kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, dan kembali berkontribusi secara produktif di tengah masyarakat.
Bapas Makassar juga mendorong kolaborasi dengan Pemkot Makassar dan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Surianto menegaskan, keberhasilan pemasyarakatan tidak cukup diukur dari proses menjalani hukuman. Lebih dari itu, sistem tersebut harus mampu memulihkan, memberdayakan, dan membantu klien kembali menjalani kehidupan sosial secara produktif.
“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” tegasnya.
Melalui dukungan Pemkot Makassar, Bapas berharap kerja sama yang telah disepakati dapat segera diwujudkan dalam program nyata. Mulai dari kesiapan lokasi pidana kerja sosial, dukungan operasional PK Sukarela, hingga penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat.
Dengan kolaborasi tersebut, Makassar berpeluang menghadirkan model pemasyarakatan yang lebih inklusif, mengedepankan pemulihan, serta memberi kesempatan bagi klien untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.
