Politik
Pakar Hukum Ingatkan Pengisian Jabatan Wapres Jangan Picu Krisis Legitimasi
MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA — Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia harus dilakukan secara cermat dan berpedoman pada konstitusi. Proses tersebut tidak boleh terseret kepentingan maupun tafsir politik yang berpotensi memunculkan persoalan legitimasi kepemimpinan.
Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Asrullah, S.H., M.H., menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah memiliki landasan hukum yang jelas. Karena itu, setiap tahapan harus dijalankan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), hingga Peraturan MPR.
Dalam keterangan tertulisnya, Asrullah menyebut Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi dasar utama mekanisme tersebut. Konstitusi mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.
Baca Juga:
- Wali Kota Appi Bidik Nanas Barru, Diolah Jadi Nastar Oleh-oleh Unggulan
- ARA Benahi SDM Perumda Parkir Makassar, Pelayanan Jadi Prioritas Utama
- UU Perampasan Aset Potensi Selamatkan Rp117 Triliun, Simak Hitungannya
Calon yang dipilih MPR berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden. Menurut Asrullah, ketentuan ini menempatkan Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengajukan kandidat, sedangkan keputusan akhir pemilihan berada di tangan MPR.
Ia menilai pembagian kewenangan tersebut harus dihormati agar proses pengisian jabatan tetap berada dalam koridor sistem presidensial dan tidak berkembang menjadi perebutan pengaruh politik.
“Proses suksesi maupun pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden tidak boleh dilakukan melalui tafsir politik, melainkan harus berpijak secara ketat pada hierarki norma hukum positif Indonesia agar menghasilkan kepemimpinan yang legitimate secara politik dan sah secara konstitusional,” tegasnya.
Asrullah juga menyoroti batas waktu 60 hari yang ditetapkan konstitusi. Menurutnya, tenggat tersebut bukan sekadar ketentuan administratif, melainkan batas konstitusional untuk memastikan kekosongan jabatan tidak berlarut-larut dan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.
Ketentuan itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya. Aturan tersebut mengatur MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.
Presiden juga wajib menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon yang diusulkan.
“UU MD3 berfungsi sebagai jembatan prosedural yang memastikan kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon dan kewenangan MPR dalam memilih berjalan sesuai ketentuan konstitusi,” jelas Asrullah.
Selain UUD 1945 dan UU MD3, ia menilai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR menjadi instrumen penting dalam memastikan tahapan pemilihan berjalan tertib dan transparan.
Dalam aturan tersebut, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur melalui sejumlah tahapan. Prosesnya dimulai dari Rapat Gabungan MPR untuk menentukan jadwal sidang, pemberitahuan kepada Presiden, pengusulan dua calon, hingga pembentukan tim verifikasi.
Tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon. Setelah proses verifikasi, MPR menetapkan dua calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui sidang paripurna.
Asrullah menekankan bahwa verifikasi calon tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif. Pemeriksaan harus memastikan seluruh persyaratan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan terpenuhi.
Ia juga mengingatkan bahwa ketentuan mengenai asal-usul calon perlu dibaca secara cermat. Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 memuat pengaturan bahwa dua calon Wakil Presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebelumnya. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam pembahasan hukum mengenai ruang pengusulan calon oleh Presiden.
Baca Juga:
- Dulu Beli Air dari Tetangga, Warga Ballaparang Kini Nikmati Sambungan Gratis
- Anggaran Makassar 2027 Dimatangkan, DPRD Tekankan Pengentasan Kemiskinan
- Pemkot Makassar Bidik Digitalisasi Sampah, Armada dan BBM Dipantau Real Time
Lebih jauh, Asrullah menyebut legitimasi Wakil Presiden pengganti tidak diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme perwakilan di MPR. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap setiap tahapan hukum menjadi penting untuk menjaga penerimaan politik dan kewibawaan konstitusional pejabat yang terpilih.
“Legitimasi seorang Wakil Presiden pengganti tidak lahir dari pemilu langsung, melainkan dari legitimasi tidak langsung melalui mekanisme perwakilan di MPR. Oleh karena itu, ketaatan terhadap setiap tahapan konstitusional dan prosedural adalah jalan agar Wakil Presiden terpilih memiliki wibawa hukum, dukungan politik yang kokoh, serta diterima oleh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama. Dengan demikian, proses tersebut tidak hanya menghasilkan pejabat yang sah secara hukum, tetapi juga menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. (****)
