Menjaga Etika Demokrasi: Peran dan Fungsi DKPP Melalui Platform Digital dkpp.or.id

MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA — Dalam sistem demokrasi modern, penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut integritas dan etika penyelenggara. Untuk menjamin bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia bersikap profesional, netral, dan menjunjung tinggi nilai moral, dibentuklah lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini memainkan peran penting dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan.

Melalui situs resminya, https://dkpp.or.id, DKPP memperkuat komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam mengawal proses demokrasi.

DKPP adalah lembaga negara yang bersifat tetap dan mandiri, bertugas memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga: 

• Baca, Ini Bocoran Fitur Baru iOS 26 yang akan Segera Rilis
• Tak Sesuai Aturan, Jukir Liar di Jalan Urip-Anuang Ditindak Tegas
• Pemkot Makassar dan CAMCE Bahas Konsep Stadion Untia, Investor Asal Tiongkok Paparkan Desain

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi etik kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika terbukti melanggar prinsip-prinsip etik. Sanksi tersebut bisa berupa teguran hingga pemberhentian tetap.

Situs Resmi dkpp.or.id: Sarana Informasi dan Pengawasan Publik

Dalam era digital, kehadiran situs dkpp.or.id menjadi langkah strategis DKPP dalam memperluas akses informasi dan layanan publik. Situs ini berfungsi sebagai pusat dokumentasi, media pelaporan, dan transparansi proses etik pemilu.

Beberapa fitur utama yang tersedia di dalam situs antara lain:

• Pengajuan Pengaduan: Masyarakat dapat menyampaikan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu secara daring.

• Jadwal dan Risalah Sidang: Informasi sidang-sidang etik yang akan digelar dan dokumen hasil pemeriksaan dapat diakses dengan mudah.

• Putusan DKPP: Semua keputusan resmi lembaga ini tersedia dalam bentuk digital dan dapat diunduh.

• Berita dan Kegiatan: Informasi terkini terkait aktivitas DKPP disajikan secara berkala, termasuk seminar, sosialisasi, dan pelatihan.

• Dokumen Kode Etik dan Regulasi: Situs ini juga menyediakan dokumen hukum dan pedoman penyelenggara pemilu terkait kode etik.

Semua informasi tersebut tersedia secara terbuka dan gratis, mencerminkan komitmen DKPP terhadap keterbukaan informasi publik.

Statistik dan Kinerja DKPP

Berdasarkan laporan terbaru, sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, DKPP menerima lebih dari 880 pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Sebagian besar laporan tersebut diproses dalam sidang terbuka. Hasil sidang bisa berupa sanksi etik ringan, sedang, hingga berat.

DKPP menunjukkan bahwa tidak ada toleransi bagi penyelenggara yang terbukti tidak netral, berpihak pada peserta pemilu tertentu, atau melanggar prinsip profesionalisme. Dengan sistem yang terbuka, DKPP berusaha mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Pendidikan Etika Pemilu

Selain menjadi pengadil etik, DKPP juga berperan sebagai pendidik moral demokrasi. Melalui situsnya, DKPP menyebarluaskan materi-materi edukatif tentang etika, integritas, dan tata kelola pemilu. Materi ini ditujukan tidak hanya untuk penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi masyarakat umum, mahasiswa, jurnalis, dan pengamat politik.

Situs dkpp.or.id menjadi platform pembelajaran yang penting dalam meningkatkan literasi etik dan demokrasi digital masyarakat.

Baca Juga: 

• Bank Sulselbar Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2025, Tegaskan Komitmen Layanan Aman dan Inklusif
• APBD Perubahan Makassar 2025 Disahkan, Nilai Tembus Rp5,1 Triliun
• Mengintip Harta Milik Nadiem, Sempat Meroket Rp3,6 T dalam 3 Tahun

Mekanisme Pengaduan dan Proses Sidang

Masyarakat yang merasa ada penyelenggara pemilu melanggar etika dapat mengajukan pengaduan secara langsung melalui situs DKPP. Setelah pengaduan diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat, DKPP akan melakukan pemeriksaan melalui sidang terbuka yang menghadirkan pelapor, teradu, dan saksi.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan, pemberhentian dari jabatan, bahkan pemberhentian tetap dari keanggotaan sebagai penyelenggara pemilu.

Dalam upaya membangun demokrasi yang sehat dan beradab, keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi sangat penting. Melalui kerja-kerja etik dan edukasi publik, serta keterbukaan informasi di situs dkpp.or.id, lembaga ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap integritas penyelenggara pemilu tidak bisa ditawar.

Transparansi yang ditampilkan di situs tersebut juga menjadi contoh baik bagaimana lembaga negara bisa memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat demokrasi.