Masyarakat Sipil Ramai-ramai Desak Transparansi Penghitungan Suara Pemilu 2024

MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA—Gabungan Pemantau Pemilu Nasional, yang terdiri dari LSPI, GPM, PB PII, dan Indonesia Youth Epicentrum, menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk memperketat pengawasan terhadap praktik quick count Pemilu 2024.

Quick count, yang merupakan survei cepat hasil pemilu, telah menjadi sumber kontroversi dalam pemilihan umum kali ini. Gabungan pemantau pemilu menyoroti bahwa rilis hasil quick count seharusnya tidak memengaruhi proses resmi yang dijalankan KPU. 

Mereka menekankan quick count seharusnya hanya menjadi referensi sementara dan tidak boleh dijadikan sebagai hasil resmi pemilu. “Dalam rangka menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, kami mendesak KPU RI memperketat pengawasan terhadap praktik quick count,” ujar Cherik Ayyash PB PII perwakilan Gabungan Pemantau Pemilu Nasional dalam acara konferensi pres, di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Februari 2024. 

Baca Juga: 

• Mengenal Asuransi Syariah dan Hukumnya dalam Islam
• Resmikan Hotel Hyatt Place, Wali Kota Danny: Investasi Terus Bertumbuh
• Khusus Pria, Kesehatan Mental dan Depresi Bisa Jadi Penyebab Disfungsi Ereksi

“KPU RI perlu memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan, serta hasil resmi pemilu hanya diumumkan setelah proses perhitungan resmi selesai,” tambah Cherik. 

Pihaknya juga menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat, terkhusus pemilih pemula tentang pentingnya menunggu hasil resmi dari lembaga yang berwenang, yaitu KPU RI.

Mengingat, PB PII merupakan organisasi berbasis Pelajar, pada pemilu 2024 banyak yang menjadi pemilih pemula. Mereka berharap agar dengan langkah-langkah yang diambil oleh KPU RI, proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan demokrasi tetap terjaga. 

Kejanggalan Sirekap 

Selain masalah quick count, beberapa hari belakangan publik dihebohkan dengan anomali penghitungan suara dalam sistem rekapitulasi online Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu terutama sistem Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id. 

Kejanggalan demi kejanggalan yang bermunculan itu mendorong berbagai pihak untuk mengecek satu per satu data C1 Hasil dengan data tabulasi di sistem pemilu2024.kpu.go.id. 

KPU pun sudah mengklarifikasi temuan kejanggalan itu. Mereka mengakui terdapat kesalahan akibat ketidaksempurnaan pembacaan (optical character recognition/OCR) dokumen C1 yang diunggah melalui Sirekap. Kesalahan itu terjadi di 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Komunitas yang fokus pada isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia, Cyberity, telah  melakukan investigasi gabungan untuk mendalami sistem keamanan web aplikasi Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) dan pemilu2024.kpu.go.id. Dari penelusuran situs, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. Sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura.

2. Layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba.

3. Posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada dan diatur di luar negeri, tepatnya, di RRC.

4. Terdapat celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id.

5. Ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya.

Baca Juga: 

• PDAM Makassar Lakukan Pengerjaan Pipa Distribusi Air di KIMA yang Alami Kebocoran
• Camat Sangkarrang Pastikan Proses Pelayanan Administrasi untuk Warga Pulau Dipermudah
• 2 Komisaris Vale Indonesia Mundur dari Jabatan, Divestasi Tak Kunjung Selesai

Ketua Ciberity Arif Kurniawan menyatakan kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sudah terjadi sejak lama. Dia menyayangkan masalah ini terkesan dibiarkan begitu lama dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya,” ujar Bangaip, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 19 Februari 2024. 

Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, pihaknya meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI. “Ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegasnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Chrisna Chanis Cara pada 19 Feb 2024