Makassar Pilot Project Digitalisasi Bansos, Appi Ajak Warga Sukseskan Pendataan

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari program pemerintah pusat untuk memperkuat akurasi data, transparansi, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).

Dalam rapat itu, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa keberhasilan program digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Ia mengajak seluruh warga Kota Makassar menerima petugas atau agen pendata yang akan melakukan pendataan di lapangan serta memberikan informasi secara benar dan jujur.

Baca Juga: 

• QRIS BRI Kian Moncer, Volume Transaksi Naik 76% pada Triwulan I 2026
• Wali Kota Munafri Minta ASN Peka Persoalan Sosial, Jangan Tutup Mata
• Golkar Sulsel Siapkan Rekrutmen Kader Murni dari Organisasi Pendiri

“Mari ki mendukung dan menyukseskan program digitalisasi bansos ini dengan cara menerima petugas atau agen dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Dipastikan kerahasiaan data Anda akan terjaga,” ujar Appi.

Menurutnya, proses pendataan menjadi tahapan penting untuk memastikan data penerima maupun calon penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Karena itu, masyarakat diminta tidak merasa khawatir ketika didatangi petugas yang bertugas melakukan pendataan.

“Informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar menjadi dasar pemerintah dalam melakukan pemutakhiran dan pemadanan data,” katanya.

Appi menilai data yang akurat merupakan fondasi utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Melalui digitalisasi bansos, pemerintah diharapkan memiliki basis data yang lebih terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga berbagai program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan piloting digitalisasi bansos tidak boleh dimaknai sekadar sebagai perubahan dari sistem pendataan manual ke sistem digital.

“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal,” tegasnya.

Menurut Appi, kompleksitas persoalan sosial di Kota Makassar membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Data yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, hingga karakteristik wilayah harus dikelola secara terintegrasi agar proses verifikasi dan pemutakhiran berjalan lebih efektif.

Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera berkoordinasi dengan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah guna menyusun strategi pelaksanaan, pembagian tugas, serta penanggung jawab di masing-masing wilayah.

“Semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menganggap ini hanya pekerjaan Dinas Sosial. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya,” ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, Appi juga meminta strategi sosialisasi kepada masyarakat dipersiapkan secara matang. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai tujuan program, mekanisme pendataan, pentingnya memberikan informasi yang benar, serta jaminan bahwa seluruh data yang dihimpun akan dijaga kerahasiaannya.

“Jangan sampai masyarakat merasa khawatir ketika didatangi petugas. Kita harus memberikan pemahaman bahwa proses ini bertujuan memperbaiki data agar bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran,” jelasnya.

Pemerintah Kota Makassar juga akan melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pendataan berjalan lancar dan terhindar dari informasi yang keliru.

Makassar diketahui menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi pilot project digitalisasi bantuan sosial nasional. Penunjukan tersebut menjadi kesempatan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk membangun sistem pendataan sosial yang lebih akurat dan terintegrasi.

Appi berharap pelaksanaan piloting tidak berhenti pada proses pendataan semata, tetapi mampu menghasilkan basis data yang menjadi landasan penyusunan kebijakan dan program perlindungan sosial yang lebih efektif.

“Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan intervensi yang tepat, baik dalam penyaluran bantuan sosial maupun berbagai program pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Baca Juga: 

• Respons Aduan, Pemkot Makassar Padamkan Kebakaran Sampah di Jalan Leimena
• IDCloudHost Perkuat Perlindungan Data Lewat Cyber Security Ready Services
• Hasrul Hasan Kembali Terpilih Jadi Komisioner KPI Pusat 2026–2029

Ia kembali mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat proses pendataan berlangsung.

“Sekali lagi, mari ki sama-sama mendukung. Terima petugas atau agen yang datang melakukan pendataan dan berikan jawaban yang benar serta jujur. Data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya,” pungkas Appi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, mengatakan pelaksanaan program saat ini telah memasuki tahap pembentukan ribuan agen pendamping yang akan bertugas mempercepat pendataan masyarakat di seluruh wilayah Kota Makassar.

“Agar seluruh warga, khususnya sekitar 436 ribu kepala keluarga, dapat terdata mulai dari desil 1 sampai desil 10,” ujarnya. (****)