Kabar Gembira, Kemenaker Usahakan THR untuk Ojol

MAKASSARINSIGHT.com - Para mitra pengemudi ojek daring (ojol) mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah dan perusahaan aplikator terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) berencana menggelar aksi tuntutan THR pada 17 Februari mendatang untuk menyuarakan aspirasi mereka. 

Pemerintah lewat  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong perusahaan aplikator agar memberikan THR bagi pekerja online yang memenuhi kriteria. Namun, pemberian THR tetap disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing perusahaan.

“Kami konsisten (memberikan) perlindungan kepada pekerja online termasuk ojol, itu tetap menjadi concern (perhatian) pemerintah saat ini,” terang Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Rabu, 5 Februari 2024.

Baca Juga: 

• Pemkot Makassar Dorong Pengembangan Sektor Pariwisata yang Berkelanjutan
• Harga LPG 3 Kg Tidak Boleh Naik Tak Lebih dari Rp3.000 dari HET
• Koperasi dan UMKM Punya Peran Strategis Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Isu THR bagi pekerja layanan aplikasi telah dibahas dalam rapat koordinasi antara Kemnaker dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tanggal 24 Januari 2025. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perlindungan bagi pekerja online merupakan bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Status THR bagi Mitra Ojol: Imbauan, Bukan Kewajiban

Hingga saat ini pemberian THR bagi mitra pengemudi ojol masih bersifat imbauan, bukan kewajiban hukum. Hal ini dikarenakan hubungan antara perusahaan aplikator dan mitra driver bukanlah hubungan kerja formal seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Meskipun tidak memiliki kewajiban hukum, perusahaan aplikator memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan kesejahteraan mitra. Diharapkan adanya pemberian THR atau insentif khusus pada momen penting seperti Lebaran sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja mitra driver.

“ Harapan kami tentunya bukan cuma pemerintah yang mendengarkan, tapi perusahaan, aplikatornya juga mendengarkan seperti apa aspirasi mereka (pengemudi),” tambah Indah.

Pemerintah terus mendorong perusahaan aplikator untuk memberikan penghargaan kepada mitra driver. Untuk itu, dialog intensif terus dilakukan antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan mitra guna mencari solusi terbaik.

Sejumlah perusahaan aplikator mulai mengalokasikan dana untuk kesejahteraan mitra menjelang Lebaran. Kesadaran akan pentingnya kesejahteraan mitra dalam ekosistem transportasi online semakin meningkat, seiring dengan perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak terhadap isu ini.

Baca Juga: 

• Babak Baru, PPATK Mulai Usut Aliran Dana Terkait Pagar Laut
• Freshgraduate Wajib Baca, Tips Aman Mencari Lowongan Kerja di 2025
• Pemkot Makassar Dorong Percepatan Operasional IPAL Losari

Pembetukan Regulasi

Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun regulasi khusus untuk pekerja digital yang mengatur hubungan kemitraan, hak, kewajiban, serta standar kesejahteraan mitra. 

Regulasi ini ditargetkan rampung pada semester kedua 2025 dan akan menjadi dasar bagi perusahaan aplikator dalam menerapkan program kesejahteraan. “Yang jelas kita lihat dari sikap pemerintah untuk konsisten mendorong agar para pekerja mendapatkan THR, bagi perusahaan yang memang mampu,” jelas Indah.

Pemerintah juga merancang standar minimum kesejahteraan mitra, termasuk jaminan keselamatan, kesehatan, serta skema insentif yang lebih jelas.

Selain itu, sistem perlindungan hukum akan diperkuat dengan mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan data pribadi, serta pembentukan unit khusus yang menangani pengaduan mitra guna memastikan keberlangsungan kemitraan yang adil.

Untuk meningkatkan perlindungan sosial, BPJS sedang mengembangkan skema jaminan sosial yang fleksibel, menyesuaikan dengan pola pendapatan mitra, serta memanfaatkan sistem pembayaran digital untuk mempermudah akses manfaat. 

Pemerintah juga mempertimbangkan insentif pajak bagi perusahaan aplikator yang memberikan kesejahteraan lebih dari standar minimum, guna mendorong lebih banyak perusahaan berkontribusi terhadap kesejahteraan pekerja digital. 

Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem kerja digital yang lebih adil, berkelanjutan, dan melindungi hak-hak mitra driver serta pekerja dalam platform digital.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 05 Feb 2025