Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Bendungan Paselloreng, Jaksa Geledah Dua Tempat

MAKASSARINSIGHT.com - Jaksa dari Kejati Sulsel menggeledah Kantor Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Rabu (2/8/2023).

Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor Print-128/P.4.5/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dan Penetapan Penggeledahan Nomor: 2/PenPid.Sus-TPK-GLD/2023/PN Mks tanggal 01 Agustus 2023 dari Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatu Sulsel Soetarmi mengatakan, penggeledahan di kedua tempat tersebut berlangsung secara serentak mulai pukul 13.00 WITA dan masing masing tim telah mengamankan berupa dokumen ataupun barang bukti lainnya terkait kasus tersebut.

Baca Juga: 

• Kejati Sulsel Naikkan ke Penyidikan Kasus Kredit Fiktif di Pegadaian Rantepao
• Giatkan Program Gemarikan, Pemkot Makassar Ajak Warga Biasakan Makan Ikan
• Konsisten Pacu Bisnis Berkelanjutan, Pembiayaan ESG Bank Mandiri Tembus Rp 242 Triliun di Semester I-2023

Secara rinci Soetarmi menjelaskan, dari Kantor Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Provinsi Sulawesi Selatan, didapat berupa 89 bundel dokumen yang terdiri dari dokumen tahapan persiapan perencanaan pengadaan tanah, dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen pelaksanaan pengadaan tanah, daftar nominatif pengadaan tanah bendungan Paselloreng, laporan penilaian pengadaan jasa penilai (appraisal) pengadaan tanah bendungan Paselloreng sampai dengan dokumen kuitansi penerimaan ganti rugi.

Dementara dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, didapat berupa 13 bundel dokumen yang terdiri dari dokumen ex kawasan hutan nomor urut 1 – 200, daftar nominatif pengadaan tanah bendungan Paselloreng, kuintansi penerimaan ganti kerugian pengadaan tanah proyek strategis nasional pembangunan bendungan Paselloreng, validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dan peta bidang tanah.

"Juga disita empat) unit CPU komputer, satu unit laptop dan empat unit handphone," ujar Soetarmi.

Selanjutnya terhadap dokumen-dokumen maupun barang bukti tersebut akan dilakukan penelitian dan selanjutnya diajukan penyitaan sebagai alat bukti surat dan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian dugaan mafia tanah pada kegiatan pembayaran ganti rugi lahan pada proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo Tahun 2021.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam siaran pers menegaskan agar seluruh saksi saksi maupun pihak lainnya untuk tidak merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan.

Baca Juga: 

• Sejauh Apa Penerapan ESG Indoensia hingga Saat Ini?
• Mengoptimalkan Program Bantuan, Bank Mandiri sebagai Fungsi Agent of Development
• Kejati Sulsel Tetapkan Sekretaris DPRD Takalar Tersangka Dugaan Korupsi Kasus Tambang Pasir

Tim penyidik Kejati Sulsel tidak ragu menindak tegas para pelaku sesuai pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghimbau kepada pihak pihak terkait lainnya untuk tidak mempercayai oknum oknum yang mengatas namakan Kejaksaan ataupun mencoba mengurus atau menawarkan penanganan tindak pidana korupsi ini. (***)