Aliyah Mustika Ilham Tegaskan: Tak Boleh Ada Anak Miskin yang Tertinggal dari Akses Pendidikan

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga prasejahtera. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat menerima audiensi Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) di Ruang Wakil Wali Kota, Balai Kota Makassar, Rabu (2/7/2025).

Dalam pertemuan itu, KPRM mengungkapkan keresahan masyarakat terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama pada jalur domisili dan afirmasi di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Banyak warga miskin merasa kebingungan akibat minimnya informasi dan keterbatasan akses terhadap teknologi digital.

Menanggapi hal tersebut, Aliyah Mustika Ilham menunjukkan empati dan langsung menyampaikan sikap tegas bahwa pemerintah akan hadir dan mengawal setiap proses pendidikan, terutama bagi keluarga tidak mampu.

“Masalah pendidikan, khususnya untuk keluarga kurang mampu, adalah prioritas utama kami. Pemerintah tidak akan membiarkan ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Kami hadir bukan sekadar sebagai regulator, tapi sebagai jembatan bagi masyarakat,” ujar Aliyah.

Baca Juga: 

• Sinergi BRI dan Klaster Susu Ponorogo Hasilkan Peningkatan Kapasitas Produksi
• Jadi Ormas Islam Terkaya di Dunia, Ini Sumber Kekayaan Muhammadiyah
• Konsisten Berprestasi, BRI Dominasi Penghargaan di FinanceAsia 2025

Aliyah mengakui bahwa sistem PPDB yang kini sepenuhnya berbasis digital menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang belum melek teknologi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan intensif di lapangan agar semua warga dapat memahami alur pendaftaran.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa proses PPDB terdiri dari jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak hanya mendaftar di satu sekolah agar distribusi siswa lebih merata dan peluang diterima lebih besar.

Lebih lanjut, Achi memaparkan bahwa jalur afirmasi diperuntukkan bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas yang terdata dalam sistem TKS. Di tingkat SD, kuota afirmasi mencapai 28 siswa per kelas. Sementara itu, untuk jenjang SMP, telah disiapkan kuota afirmasi sebanyak 150 siswa yang juga terdaftar di TKS.

Tak hanya fokus pada pendidikan formal, Pemkot Makassar juga memperhatikan anak-anak putus sekolah dan mereka yang telah melewati batas usia pendidikan. Saat ini telah hadir 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di berbagai wilayah, yang menyediakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, seni, dan olahraga sebagai upaya mendukung pendidikan nonformal.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, menambahkan bahwa data penerima afirmasi diintegrasikan secara menyeluruh agar bantuan dan kuota pendidikan dapat tepat sasaran.

Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Perwakilan KPRM, Nurlina (Koordinator) menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Wakil Wali Kota yang bersedia mendengarkan langsung keluhan rakyat kecil.

“Kami berharap pertemuan ini menjadi awal dari langkah nyata untuk memperbaiki sistem pendidikan bagi masyarakat miskin di Kota Makassar,” ujar Nurlina.

Baca Juga: 

• Munafri Sidak TPA Antang: Infrastruktur Dibenahi, Armada Sampah Segera Diperbarui
• Dari Sepeda hingga Arung Jeram: Komunitas YTI Ukir Momen di BikeRaft Dieng 2025
• PDAM Makassar Resmi Luncurkan Program MULIA: Sambungan Air Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Fathur Rahim (Kepala Badan Kesbangpol), Achi Soleman (Kadis Pendidikan), dan I Nyoman Aria Purnabhawa (Sekretaris Dinsos). Dari pihak KPRM hadir pula Ramlah (Sekretaris), Dg Caya (Penasehat), Dg Nurung & Yusrina (Divisi Pendidikan), Hasma (Divisi Kesehatan), serta Syachria (Divisi Ekonomi).

Dengan kolaborasi yang terus dibangun antara pemerintah dan masyarakat, harapannya tak satu pun anak Makassar yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (***)