Alarm untuk APBN: Ketika Selisih Harga BBM Picu Migrasi Massal

MAKASSARINSIGHT.com – Kenaikan harga BBM Pertamax kembali menjadi sorotan setelah selisih harga dengan Pertalite semakin melebar. Saat Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, harga Pertamax kini mencapai Rp16.250 per liter. 

Dengan demikian, perbedaan harga kedua jenis BBM tersebut mencapai Rp6.250 per liter atau sekitar 62,5 persen lebih tinggi dibanding harga Pertalite, memicu perhatian masyarakat terhadap biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.

Bagi konsumen, perbedaan tersebut mungkin terlihat sebagai persoalan pilihan pribadi: tetap menggunakan Pertamax atau beralih ke Pertalite. Namun bagi pemerintah, Pertamina, dan APBN, jarak harga yang terlalu lebar justru dapat menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar.

Sejumlah ekonom energi menilai kesenjangan harga yang signifikan berpotensi mendorong migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi atau yang masih mendapatkan kompensasi pemerintah.

Jika terjadi dalam skala besar, dampaknya bukan hanya pada konsumsi energi nasional, tetapi juga terhadap beban fiskal negara.

Baca Juga: 

• Ateraland Rilis Tipe F, Opsi Hunian Premium Baru di Kawasan Emeralda Golf
• Namanya Muncul di Kasus Bea Cukai, Intip Gurita Bisnis Raffi Ahmad
• Tak Sekadar Jabatan, Ini Alasan Menkeu Jadi Simbol Kepercayaan Pasar

Ketika Logika Ekonomi Mengalahkan Loyalitas Konsumen

Dalam kondisi normal, sebagian pemilik kendaraan memilih Pertamax karena angka oktan yang lebih tinggi dan dianggap lebih sesuai untuk kendaraan modern. Namun ketika selisih harga mencapai Rp6.250 per liter, pertimbangan teknis sering kali kalah oleh pertimbangan ekonomi.

Ambil contoh kendaraan yang mengonsumsi 150 liter BBM per bulan. Jika menggunakan Pertamax, biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp2,44 juta per bulan. Sementara jika menggunakan Pertalite, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp1,5 juta. 

Selisihnya mencapai Rp937.500 setiap bulan atau lebih dari Rp11 juta dalam setahun! Bagi banyak rumah tangga kelas menengah, angka tersebut cukup besar untuk mengubah perilaku konsumsi.

Ekonom energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa perbedaan harga yang terlalu lebar akan menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk memilih BBM yang lebih murah.

"Kalau disparitas harga terlalu tinggi, perpindahan konsumsi hampir pasti terjadi karena masyarakat akan mengambil pilihan yang paling ekonomis," ujar Fahmy dalam sejumlah analisis kebijakan energi.

Risiko Migrasi Massal ke Pertalite

Persoalan utama bukan sekadar perpindahan konsumen. Yang menjadi perhatian adalah skala perpindahannya. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan konsumsi Pertalite selama beberapa tahun terakhir jauh lebih besar dibanding BBM nonsubsidi.

Pada berbagai kesempatan, pemerintah juga mengakui bahwa sebagian pengguna kendaraan yang secara ekonomi mampu masih menikmati BBM bersubsidi atau BBM yang memperoleh kompensasi negara.

Jika selisih harga terus melebar, kelompok konsumen menengah yang sebelumnya menggunakan Pertamax berpotensi ikut beralih.

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, disparitas harga yang terlalu besar memang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap konsumsi BBM yang lebih murah.

"Secara ekonomi, konsumen akan mencari produk yang memberikan manfaat paling besar dengan biaya paling rendah," ujar Komaidi dalam sejumlah kajian energi dan subsidi BBM. Semakin besar perbedaan harga, semakin kuat dorongan tersebut.

Fenomena ini dalam ekonomi energi dikenal sebagai fuel switching due to price distortion, yakni perpindahan konsumsi akibat perbedaan harga yang terlalu besar antara dua produk dengan fungsi yang relatif serupa.

Inilah alasan banyak negara berusaha menjaga selisih harga energi bersubsidi dan non-subsidi agar tidak terlalu ekstrem. Ketika jaraknya terlalu lebar, subsidi tidak lagi hanya dinikmati kelompok masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga kelompok yang sebenarnya masih mampu membeli produk dengan harga pasar.

Dampaknya ke APBN

Migrasi konsumsi bukan hanya persoalan pasar. Dampaknya bisa langsung dirasakan oleh keuangan negara. Pemerintah mengalokasikan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk subsidi energi dan kompensasi BBM.

Dalam APBN 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi tetap menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar pemerintah. Jika konsumsi Pertalite meningkat akibat perpindahan pengguna Pertamax, kebutuhan kompensasi energi juga berpotensi meningkat.

Artinya, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program lain dapat semakin tertekan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, pernah mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar kebijakan subsidi energi adalah kebocoran penerima manfaat.

Menurutnya, subsidi idealnya dinikmati kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM dengan harga pasar.

Seberapa Besar Risiko Pembengkakan Subsidi?

Berdasarkan data konsumsi BBM nasional dalam beberapa tahun terakhir, volume konsumsi Pertamax berada di kisaran miliaran liter per tahun. 

Jika diasumsikan konsumsi Pertamax mencapai sekitar 10 miliar liter per tahun, maka perpindahan hanya 10% pengguna Pertamax ke Pertalite berarti ada tambahan konsumsi sekitar 1 miliar liter Pertalite setiap tahun.

Sekilas angka tersebut terlihat kecil. Namun bagi APBN, konsekuensinya bisa sangat besar. Jika pemerintah harus menanggung kompensasi rata-rata Rp2.000 per liter untuk volume tambahan tersebut, maka potensi tambahan beban negara mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.

Jika nilai kompensasi yang ditanggung mencapai Rp3.000 per liter, maka tambahan beban fiskal dapat membengkak menjadi Rp3 triliun per tahun. Dalam skenario yang lebih agresif, misalnya 20% pengguna Pertamax beralih ke Pertalite, tambahan beban kompensasi berpotensi mencapai Rp4 triliun hingga Rp6 triliun per tahun.

Meski angka tersebut bersifat ilustratif dan bergantung pada volume konsumsi aktual serta besaran kompensasi yang ditanggung pemerintah, simulasi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku konsumen dalam skala nasional dapat berdampak signifikan terhadap keuangan negara.

Baca Juga: 

• Rupiah Tembus Rp17.900, Borong Dolar Bisa Perparah Keadaan
• Lantik 167 PNS, Appi Tegaskan ASN Harus Siap Bekerja dan Melayani
• Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Kaji TPP ASN dan Gaji PJLP

Pertamina Juga Menghadapi Dilema

Dampak lain dirasakan Pertamina. Pertamax merupakan salah satu produk yang secara komersial memberikan margin lebih baik dibanding BBM yang disubsidi atau dikompensasi pemerintah.

Jika konsumen beralih ke Pertalite, volume penjualan Pertamax dapat menurun. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kontribusi segmen BBM nonsubsidi terhadap pendapatan perusahaan.

Dengan kata lain, migrasi konsumen menciptakan situasi yang tidak ideal bagi semua pihak. Pemerintah menghadapi risiko kenaikan beban subsidi. Pertamina berpotensi kehilangan sebagian pasar BBM nonsubsidi. Sementara konsumen terus dihadapkan pada kenaikan biaya hidup akibat tekanan harga energi.

Pemerintah sebenarnya pernah berupaya menjaga agar disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax tidak terlalu lebar. Tujuannya sederhana, mencegah perpindahan konsumsi secara besar-besaran ke BBM yang lebih murah.

Ketika selisih harga masih berada pada rentang yang relatif moderat, sebagian konsumen tetap memilih Pertamax karena mempertimbangkan kualitas bahan bakar. Namun dengan selisih yang kini mencapai Rp6.250 per liter, efektivitas pendekatan tersebut mulai dipertanyakan.

Masalah Mendasar dari Sekadar Harga BBM

Di balik polemik Pertalite dan Pertamax, terdapat persoalan yang lebih mendasar. Indonesia masih menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara tiga tujuan sekaligus:

• melindungi daya beli masyarakat,
• menjaga kesehatan fiskal negara,
• dan mendorong penggunaan energi yang lebih efisien.

Ketiga tujuan tersebut sering kali saling bertentangan. Ketika harga BBM nonsubsidi naik mengikuti pasar, tekanan terhadap masyarakat meningkat. Namun ketika harga BBM murah dipertahankan terlalu lama, konsumsi melonjak dan beban fiskal membesar.

Karena itu, persoalan selisih harga Rp6.250 per liter bukan sekadar soal memilih Pertalite atau Pertamax. Ini adalah gambaran bagaimana kebijakan energi, kondisi APBN, dan perilaku konsumen saling bertemu dalam satu angka yang tampak sederhana, tetapi memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat besar.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab pemerintah bukan hanya bagaimana menjaga harga BBM tetap terjangkau. Melainkan bagaimana memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan tanpa menciptakan distorsi yang semakin besar terhadap keuangan negara.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Chrisna Chanis Cara pada 10 Jun 2026