Wali Kota Warning Camat-Lurah: Jangan Tunggu Adipura Baru Makassar Bersih

MAKASSARINSIGHT.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengingatkan camat dan lurah agar tidak menunggu penilaian Adipura untuk bergerak membersihkan wilayahnya. Kebersihan kota harus menjadi budaya sehari-hari dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW hingga organisasi perangkat daerah (OPD).

Penegasan itu disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi saat memimpin rapat koordinasi dan arahan penilaian Program Adipura Kota Makassar 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.

Appi menegaskan, pola kerja yang hanya masif menjelang penilaian Adipura harus ditinggalkan. Menurutnya, kebiasaan tersebut tidak efisien karena pengerahan tenaga, anggaran, dan waktu hanya terfokus pada penilaian, sementara pekerjaan pemerintahan lainnya tetap harus berjalan.

Baca Juga: 

• Gandeng Bea Cukai, Pemprov Sulsel Dorong UMKM Tembus Pasar Global
• Kebakaran Rumah di Bukit Baruga Makassar Tewaskan Ibu dan Anak
• Damkar Makassar Evakuasi Sarang Tawon di Kompleks Griya Hertamas

“Ini satu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda,” tegasnya.

Ia meminta kecamatan dan kelurahan mengambil peran lebih aktif dalam menggerakkan masyarakat serta memastikan kebersihan lingkungan terjaga secara konsisten. Para sekretaris camat yang hadir mewakili camat juga diminta turun langsung mengoordinasikan perangkat di wilayah masing-masing.

Menurut Appi, upaya membangun budaya bersih harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni RT/RW. Pemkot Makassar bahkan berencana mendorong kompetisi kebersihan antarl lingkungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menjaga kontinuitas pengelolaan lingkungan.

“Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun,” katanya.

“Jadi, ketika ada penilaian Adipura, kita tidak perlu panik karena kebiasaan bersih itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” sambungnya.

Appi juga menegaskan bahwa persoalan kebersihan tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Seluruh sektor harus mengambil tanggung jawab, termasuk pengelola pasar, kawasan permukiman, perkantoran, fasilitas umum, hingga masyarakat.

Secara khusus, ia meminta Perumda Pasar memberikan perhatian serius terhadap kebersihan dan penataan pasar tradisional yang menjadi salah satu titik dengan aktivitas dan produksi sampah tinggi.

“Pasar memang tempat yang banyak aktivitas dan menghasilkan sampah. Tetapi, itulah tugas kita. Pasar juga harus bisa bersih dan ditata dengan baik,” jelasnya.

Dalam arahannya, Appi turut menyoroti komponen penilaian Adipura, mulai dari tempat pemrosesan akhir (TPA) sebesar 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pasar 8 persen, pertokoan 3,2 persen, hingga perkantoran 2,12 persen.

Ia menyebut pembenahan TPA Tamangapa, Antang, Kecamatan Manggala, telah menjadi salah satu pekerjaan besar Pemkot Makassar. Perbaikan dilakukan melalui penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, serta penerapan penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir pada zona yang telah penuh.

Rehabilitasi kolam penampungan air lindi, perbaikan drainase, dan akses jalan juga dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Meski demikian, Appi meminta pembenahan tidak berhenti di TPA. Pemerintah harus memperluas perhatian pada kebersihan permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, dan fasilitas umum, sekaligus memastikan tidak ada lagi tempat pembuangan sampah (TPS) liar serta menghentikan praktik open dumping.

Ia mengakui Makassar sebelumnya belum berhasil meraih Adipura dan bahkan sempat menerima sanksi administratif terkait pengelolaan sampah, khususnya di TPA. Namun, setelah berhasil keluar dari sanksi tersebut, seluruh jajaran diminta tidak berhenti melakukan pembenahan.

Baca Juga: 

• Why Nations Fail: Kenapa Negara Kaya Tapi Rakyatnya Miskin?
• Damkar Makassar Bantu Bocah 4 Tahun Lepaskan Cincin yang Menjerat Jari
• AESI Ajak Jurnalis Nasional dan Daerah Kawal Proyek PLTS

“Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah,” tambahnya.

Appi menegaskan, target Adipura 2026 harus menjadi momentum memperkuat tata kelola kebersihan kota secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian dalam waktu singkat.

Ia berharap seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, Perumda Pasar, hingga masyarakat bergerak bersama membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak akan bisa mendapatkan ini kalau hanya bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan kebersihan kota ini menjadi pekerjaan yang kita lakukan setiap hari,” tutup Appi. (****)