Polemik Penunjukan Hayat Gani, Pengamat: Rekam Jejaknya Berpotensi Lemahkan Perindo

MAKASSARINSIGHT.com - Penunjukan Abdul Hayat Gani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Perindo Sulsel menjadi polemik. Beberapa kader Perindo menganggap Hayat ditunjuk tidak sesuai prosedur.

Tidak hanya bagi internal Perindo, kalangan akademisi turut prihatin atas polemik pergantian Plt ketua Perindo Sulsel dari Andi Barlianto Asapa kepada Hayat Gani.

Akademisi Fisip Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Pausi salah satunya. Dia menyoroti pergantian pimpinan partai dalam interval yang begitu singkat bakal mengancam soliditas pengurus.

"Saya pernah melakukan riset bersama LIPI (sekarang BRIN) tahun 2019, itu menunjukkan bahwa polemik di tingkat DPW provinsi dan kabupaten akan melemahkan partai politik," ujar Rizal Pausi dalam keterangannya, Minggu (13/7/2025).

Baca Juga: 

• Bank Sulselbar dan BI Sulsel Dukung Digitalisasi Keuangan Daerah di Selayar
• BRI Wujudkan Ekonomi Inklusif melalui Dukungan terhadap 41 Ribu Klaster Usaha
• Dapat Dukungan Kredit dari BRI, Usaha Ikan Ini Jadi Pemasok Program MBG

"Pergantian terus menerus membuat solidaritas menjadi rendah," imbuh Rizal Pausi.

Dalam konteks Perindo Sulsel, keputusan DPP Perindo mengangkat Hayat Gani sebagai Plt ketua menunjukkan partai besutan Angela Tanosoedibjo krisis kader ideologis.

"Yang kedua, pergantian dengan hanya pendekatan figur ini menandakan partai kurang mapan dalam memilih kader ideologis yang paham ideologi partai," kata Rizal.

"Apalagi pak Hayat Gani ini baru non-aktif dari ASN, tentu harusnya yang jadi pemimpin partai itu yang punya pengalaman dan anggota dari level bawah," jelas pakar administrasi publik ini.

Bukan cuma baru pensiun sebagai ASN, Hayat punya rekam jejak negatif. Ia pernah terperiksa dalam perkara dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai Kemensos tahun 2022.

Selain itu, Hayat juga diberhentikan sebagai Sekprov Sulsel hingga pencopotannya dibatalkan pengadilan. Belakangan, ia menuntut gaji dan tunjangannya dibayar Rp8 miliar.

Fakta-fakta itu seharusnya jadi pertimbangan DPP Perindo bahwa Hayat Gani punya relasi yang buruk dengan stakeholder strategis di Sulsel dan berpotensi semakin melemahkan partai ini. Belum lagi putra Hayat adalah bekas ketua partai politik lain.

Menurut Risal Pausi, penunjukan Hayat Gani yang disinyalir tanpa proses uji kelaikan, turut menunjukkan Perindo tidak menjalankan norma dan aturan undang-undang partai politik.

Apalagi, ia tidak pernah tercatat sebagai kader Perindo di level kabupaten-kota maupun provinsi. Kaderisasi diabaikan.

"Harusnya Perindo menjalankan amanat undang-undang partai politik, melakukan kaderisasi, melakukan pembinaan dan pendidikan politik. Kalau seperti ini yah, hal-hal administratif tidak dilakukan tentu tidak menjalankan amanat partai politik," tegas Rizal.

Baca Juga: 

• Sidak Area Parkir Mal Ratu Indah, Perumda Parkir Makassar Temukan Pelanggaran di Atas Drainase
• Wali Kota Munafri Dukung Gerakan Tertib Bahasa, Makassar Siap Bentuk Tim Pengawasan
• Perumda Parkir Makassar Uji Coba Pembayaran Parkir QRIS di M’Tos dan Somba Opu

"Jadi kita berharap Perindo bisa menjalankan mekanisme sesuai aturan organisasi dan norma-norma yang ada. Bukan hanya soal internal Perindo, tapi untuk mengedukasi publik," pungkas Rizal Pausi.

Sementara itu, Hayat Gani mengaku ditunjuk langsung oleh Angela Tanosoedibjo yang berarti hal itu sudah sesuai prosedur.

"Apakah tidak prosedural kalau saya diminta oleh ibu ketua? Tidak perlu terlalu kaku soal prosedural, ini kan jabatan politik," kata Hayat saat dihubungi wartawan, Ahad.

Hayat Gani menganggap proses penunjukannya hingga terbitnya SK DPP Perindo, menjadi konsumsi internal.

"Memang ada pengumumannya harus ikut fit? Apakah itu fit perlu dipublikasikan? Kan tidak perlu, kan itu internal," katanya.

Menurut Hayat Gani, jabatan Plt Ketua Perindo Sulsel bukan birokrasi yang harus mendapat usulan dari daerah.

"Tidak perlu ada usulan dari daerah, ini bukan birokrasi," tandas Hayat. (***)