Selasa, 17 November 2026 14:17 WIB
Penulis:Adzkiya Izora
Editor:Adzkiya Izora

MAKASSARINSIGHT.com – Kekayaan sebuah negara bisa terus bertambah, tetapi tidak semua penduduk menikmati hasil pertumbuhan ekonomi dalam porsi yang sama. Sebagian orang memiliki rumah, tanah, saham, dan bisnis yang nilainya terus meningkat.
Sementara itu, kelompok lain masih mengandalkan penghasilan bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa memiliki cukup aset untuk membangun kekayaan jangka panjang. Persoalan inilah yang membuat ketimpangan kekayaan menjadi salah satu isu penting dalam perdebatan ekonomi.
Di Indonesia, persoalan tersebut kembali mendapat perhatian seiring Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Ketua Umumnya, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menggencarkan diskusi mengenai sosialisme Islam.
Gagasan ini menawarkan sudut pandang bahwa kekayaan tidak semestinya hanya berputar di kalangan pemilik modal, tetapi perlu didistribusikan secara lebih adil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat luas.
Dalam perspektif sosialisme Islam, ketimpangan bukan sekadar persoalan perbedaan kemampuan atau keberhasilan individu. Ada persoalan moral dan struktural ketika kekayaan terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga sebagian masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Baca Juga:
Lantas, mengapa kekayaan bisa terkonsentrasi pada segelintir orang? Bagaimana sosialisme Islam menjelaskan persoalan tersebut, dan solusi apa yang ditawarkan?
Gambaran ketimpangan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari data World Inequality Report 2026 yang disusun melalui World Inequality Database (WID). Laporan tersebut memperkirakan 10% penduduk Indonesia dengan kekayaan tertinggi menguasai sekitar 59,4% total kekayaan nasional pada 2024.
Sebaliknya, 50% penduduk dengan kekayaan terbawah hanya menguasai sekitar 2,5%. Ketimpangan juga terlihat dari distribusi pendapatan. Kelompok 10% teratas menerima sekitar 46,2% total pendapatan nasional, sedangkan separuh penduduk terbawah memperoleh sekitar 13,7%.
Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan kepemilikan kekayaan lebih lebar dibandingkan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini penting karena kekayaan tidak hanya berasal dari upah atau penghasilan bulanan, tetapi juga dari aset yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan.
Kekayaan dalam pengukuran WID mencakup aset finansial dan nonfinansial, seperti simpanan, saham, obligasi, tanah, dan bangunan, setelah dikurangi utang. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki properti dan investasi bernilai tinggi dapat terus memperoleh keuntungan meskipun tidak seluruh kekayaannya berasal dari pekerjaan aktif.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio pengeluaran penduduk Indonesia sebesar 0,368 pada Maret 2026. Angka tersebut naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363.
Ketimpangan kekayaan tidak terjadi hanya karena sebagian orang bekerja lebih keras atau memiliki penghasilan lebih tinggi. Ada mekanisme ekonomi yang membuat kepemilikan aset dapat memperbesar kekayaan seseorang dari waktu ke waktu.
Seseorang yang hanya mengandalkan upah biasanya memperoleh pendapatan dengan menukar waktu dan tenaganya. Ketika pekerjaan berhenti, sumber penghasilannya juga dapat terhenti.
Situasinya berbeda dengan orang yang memiliki aset produktif. Pemilik rumah dapat memperoleh pendapatan dari sewa, pemegang saham berpotensi mendapatkan dividen dan keuntungan kenaikan harga saham, sementara pemilik bisnis dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha.
Perbedaan ini membuat kepemilikan aset menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan kekayaan jangka panjang.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam kajiannya mengenai ketimpangan dan pajak menjelaskan bahwa rumah tangga berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk menabung dan menginvestasikan kembali hasil kekayaannya. Mereka juga cenderung memiliki akses terhadap instrumen investasi dengan potensi imbal hasil lebih tinggi.
Sebaliknya, rumah tangga berpenghasilan rendah biasanya memiliki ruang menabung yang terbatas. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kemampuan membangun aset menjadi lebih kecil.
Akibatnya, perbedaan pendapatan dapat berkembang menjadi perbedaan kepemilikan kekayaan yang semakin besar.
Kenaikan harga tanah, rumah, saham, dan instrumen investasi lainnya dapat meningkatkan kekayaan pemilik aset tanpa harus menambah jam kerja.
Contohnya, seseorang yang membeli rumah ketika harga properti masih rendah berpotensi memperoleh keuntungan ketika nilai rumah tersebut meningkat. Sebaliknya, orang yang belum memiliki rumah justru menghadapi hambatan lebih besar untuk masuk ke pasar properti ketika harga terus naik.
OECD dalam laporan Inheritance Taxation in OECD Countries menjelaskan bahwa kenaikan harga aset dapat memperkuat ketimpangan kekayaan, terutama karena kepemilikan aset tidak tersebar secara merata.
Kondisi ini juga dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok yang sudah memiliki rumah dan kelompok yang masih menyewa. Ketika harga properti meningkat lebih cepat daripada kemampuan menabung, kelompok tanpa aset semakin sulit membangun kepemilikan.
Baca Juga:
Kekayaan juga tidak selalu dibangun dari nol oleh setiap individu. Sebagian orang memulai kehidupan dengan dukungan aset keluarga, seperti rumah, tanah, modal usaha, atau portofolio investasi.
Warisan tersebut memberikan keuntungan awal yang tidak dimiliki semua orang. Mereka yang menerima aset dapat menggunakannya untuk memperoleh penghasilan, mengembangkan bisnis, atau membiayai pendidikan dan investasi.
OECD mencatat bahwa rumah tangga kaya cenderung menerima warisan dan pemberian dengan nilai lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan atau berkekayaan rendah.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan antargenerasi. Anak dari keluarga yang memiliki aset produktif mempunyai peluang lebih besar untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan keluarga, sedangkan keluarga tanpa aset harus membangun semuanya dari awal.
Faktor lainnya adalah penguasaan pasar dan sumber daya ekonomi oleh kelompok tertentu.
Ketika satu atau beberapa perusahaan memiliki kekuatan pasar yang terlalu besar, mereka berpotensi menentukan harga, mengendalikan akses terhadap pasar, atau menyulitkan pelaku usaha baru untuk bersaing.
Dalam situasi seperti ini, keuntungan ekonomi tidak selalu tersebar kepada pekerja, pemasok, maupun konsumen. Sebagian besar nilai tambah dapat terkonsentrasi pada pemilik modal yang memiliki posisi dominan.
Persoalan serupa dapat muncul dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam. Jika akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan pasar hanya terbuka bagi kelompok tertentu, masyarakat kecil akan menghadapi hambatan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
Karena itu, ketimpangan tidak cukup dijelaskan melalui perbedaan kemampuan individu. Struktur kepemilikan dan persaingan ekonomi juga menentukan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan.
Dalam perspektif sosialisme Islam, kepemilikan kekayaan pada dasarnya tidak dilarang. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, menjalankan usaha, berdagang, dan memperoleh keuntungan. Namun, kepemilikan tersebut tidak dipandang sebagai hak yang sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab sosial.
Salah satu landasan yang kerap digunakan dalam pembahasan distribusi kekayaan adalah Surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat tersebut memuat prinsip agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.
Prinsip ini menjadi dasar penting dalam pemikiran ekonomi Islam mengenai distribusi kekayaan. Artinya, aktivitas ekonomi tidak cukup dinilai dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana manfaatnya tersebar di tengah masyarakat.
Pemikiran tersebut juga terlihat dalam gagasan H.O.S. Tjokroaminoto melalui bukunya Islam dan Sosialisme. Ia menekankan nilai persaudaraan, persamaan derajat, dan solidaritas sebagai bagian dari ajaran Islam yang memiliki hubungan dengan cita-cita keadilan sosial.
Pemikir ekonomi Islam modern, M. Umer Chapra, juga menawarkan pendekatan yang menempatkan keadilan distributif sebagai bagian penting dari sistem ekonomi Islam. Dalam pemikirannya, mekanisme pasar tetap memiliki peran, tetapi harus berjalan bersama tanggung jawab moral, pengaturan negara, dan instrumen distribusi kekayaan.
Dengan demikian, sosialisme Islam tidak harus dimaknai sebagai penghapusan seluruh kepemilikan pribadi atau penguasaan semua kegiatan ekonomi oleh negara. Fokusnya adalah memastikan kepemilikan dan aktivitas ekonomi tidak menjadi sarana eksploitasi serta tidak menutup kesempatan kelompok lain untuk memperoleh kesejahteraan.
Jika ketimpangan kekayaan terbentuk melalui konsentrasi kepemilikan aset dan perbedaan akses ekonomi, maka solusinya tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Diperlukan upaya yang juga memperluas akses terhadap sumber daya produktif.
Dalam kerangka ekonomi Islam, ada sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut.
Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam untuk mendistribusikan sebagian kekayaan kepada kelompok yang berhak menerimanya.
Berbeda dengan sumbangan sukarela, zakat memiliki ketentuan mengenai kewajiban, jenis harta, dan kelompok penerima. Instrumen ini dapat membantu mengalirkan sebagian kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan.
Namun, dampaknya tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan untuk bantuan konsumtif. Pengelolaan zakat juga dapat diarahkan pada program produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, dan penguatan kapasitas ekonomi penerima.
Dengan pendekatan tersebut, zakat tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga berpotensi meningkatkan kemampuan mereka menghasilkan pendapatan pada masa mendatang.
Wakaf memiliki potensi menjadi instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang.
Aset wakaf, seperti tanah dan bangunan, dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Hasil pengelolaannya kemudian digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Contohnya, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian produktif, pusat usaha kecil, fasilitas pendidikan, atau layanan kesehatan dengan model pengelolaan yang berkelanjutan.
Berbeda dengan bantuan yang habis setelah disalurkan, wakaf produktif memungkinkan aset tetap dipertahankan dan hasil pengelolaannya digunakan secara berulang.
Meski demikian, pengelolaan wakaf membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel agar aset tidak berhenti menjadi tanah atau bangunan yang tidak produktif.
Sosialisme Islam juga memberikan perhatian terhadap perilaku menimbun kekayaan dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.
Dalam ajaran Islam, terdapat kritik terhadap praktik penimbunan harta yang mengabaikan kewajiban sosial. Namun, prinsip ini tidak berarti setiap orang dilarang menabung atau mengumpulkan aset. Yang menjadi persoalan adalah ketika kekayaan digunakan secara tidak adil, menghambat peredaran ekonomi, atau menjadi alat untuk mengeksploitasi pihak lain.
Dalam kebijakan ekonomi modern, prinsip tersebut dapat diterjemahkan melalui pengawasan persaingan usaha, pencegahan monopoli, transparansi kepemilikan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuatan pasar.
Dengan demikian, negara tidak harus menghilangkan mekanisme pasar. Negara perlu memastikan persaingan berlangsung sehat dan tidak dikuasai oleh segelintir pelaku usaha.
Pemerataan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui pembagian bantuan. Masyarakat juga perlu memperoleh akses terhadap aset yang dapat menghasilkan pendapatan.
Dalam konteks ini, penguatan koperasi, pembiayaan usaha mikro, akses lahan bagi petani, serta kepemilikan usaha dapat menjadi bagian dari solusi.
Koperasi, misalnya, memungkinkan masyarakat mengumpulkan modal dan mengelola kegiatan ekonomi secara bersama. Petani dapat memperoleh akses terhadap sarana produksi dan pasar yang lebih baik, sedangkan pelaku usaha kecil dapat memperkuat posisi tawar ketika berhadapan dengan pemasok maupun pembeli besar.
Prinsipnya, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai pemilik dan pelaku kegiatan ekonomi.
Sosialisme Islam juga menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial bukan hanya urusan individu, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dalam kehidupan bersama.
Dalam pandangan M. Umer Chapra, negara memiliki peran penting untuk menjaga keadilan distributif, termasuk melalui pengaturan pasar, pengelolaan instrumen fiskal, dan redistribusi kekayaan.
Pendekatan ini sejalan dengan sebagian prinsip ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sementara negara bertanggung jawab terhadap fakir miskin, anak terlantar, dan pengembangan sistem jaminan sosial.
Dengan demikian, upaya pemerataan tidak hanya bergantung pada kedermawanan individu, tetapi juga harus menjadi bagian dari kebijakan publik.
Sejumlah prinsip sosialisme Islam memiliki titik temu dengan instrumen ekonomi yang sudah dikenal di Indonesia, seperti zakat, wakaf, koperasi, jaminan sosial, dan kebijakan persaingan usaha. Namun, penerapannya membutuhkan lebih dari sekadar kesamaan nilai.
Zakat dan wakaf, misalnya, dapat memperkuat distribusi kekayaan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan struktural jika akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan layak, tanah, dan modal masih terbatas.
Begitu pula dengan koperasi. Keberadaannya tidak otomatis menjamin pemerataan apabila tata kelola, profesionalisme, akses pasar, dan pengawasannya lemah.
Di sisi lain, penguatan peran negara juga harus disertai akuntabilitas. Kebijakan redistribusi yang tidak dirancang dengan baik dapat menimbulkan pemborosan anggaran, salah sasaran, bahkan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, sosialisme Islam perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur. Misalnya, melalui perluasan akses kepemilikan aset produktif, penguatan perlindungan pekerja, peningkatan kualitas layanan dasar, penegakan persaingan usaha, serta pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Chrisna Chanis Cara pada 17 Nov 2026