Camat Makassar Ajak ASN dan Warga Tolak Gratifikasi

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Kecamatan Makassar terus memperkuat komitmen dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kampanye edukatif bertajuk “Bersama Lawan Gratifikasi, Ciptakan Layanan Publik yang Bersih” yang disampaikan kepada aparatur dan masyarakat luas.

Camat Makassar, Husni Mubarak, menegaskan bahwa gratifikasi merupakan salah satu pintu masuk praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), perangkat kelurahan, serta masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Gratifikasi bukan sekadar pemberian biasa. Jika dibiarkan, hal ini dapat memengaruhi keputusan dan kinerja aparatur pemerintah. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk berani mengatakan tidak terhadap gratifikasi,” tegas Husni Mubarak, Selasa (tanggal menyesuaikan).

Ia menjelaskan, gratifikasi dapat berupa uang, bingkisan, hadiah, fasilitas, hingga janji tertentu seperti proyek atau pekerjaan. Praktik tersebut berpotensi menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan kesenjangan sosial, serta melemahkan demokrasi dan hak asasi manusia.

Menurutnya, upaya pemberantasan gratifikasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Edukasi dan penanaman nilai integritas harus dimulai dari lingkungan kerja pemerintahan hingga ke masyarakat.

“Pelayanan publik harus diberikan secara adil, profesional, dan tanpa pamrih. ASN wajib melayani berdasarkan aturan, bukan karena imbalan atau pemberian tertentu,” ujarnya.

Melalui kampanye ini, Pemerintah Kecamatan Makassar juga mendorong budaya kerja yang berlandaskan integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Seluruh jajaran diharapkan menjadi teladan dalam menolak praktik gratifikasi serta berani melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.

Husni Mubarak menambahkan, komitmen melawan gratifikasi sejalan dengan program Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Kami ingin membangun kepercayaan publik melalui layanan yang bersih dan berintegritas. Dengan bersama-sama melawan gratifikasi, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (***)