UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen Jadi Rp4,23 Juta, Berlaku 1 Januari

IST (IST)

MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut naik 7,98 persen atau bertambah Rp312.824,46 dibandingkan UMP Sulsel 2026.

Penetapan UMP Sulsel 2027 diumumkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, yang mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan penetapan upah minimum di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Kenaikan tersebut menjadi perhatian pekerja dan pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan daya beli, kesejahteraan tenaga kerja, serta keberlangsungan dunia usaha di Sulawesi Selatan.

Andi Winarno mengatakan, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan. Karena itu, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan dalam menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha.

Baca Juga: 

“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.

UMP Sulsel 2027 ditetapkan melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Proses penetapan juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.

Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang tercatat 7,21 persen.

Sebagai perbandingan, kenaikan UMP Sulsel pada 2023 mencapai 6,9 persen, kemudian 1,45 persen pada 2024 dan 6,5 persen pada 2025.

Selain mengalami kenaikan, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026.

Berdasarkan data Pemprov Sulsel, estimasi KHL 2026 sebesar Rp3.915.118. Sementara UMP 2027 mencapai Rp4.233.913,25 atau lebih tinggi Rp318.795,25, setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL.

Menurut Andi Winarno, peningkatan upah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas tenaga kerja, dan daya saing dunia usaha.

“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.

Tiga Sektor Mendapat Upah Minimum Khusus

Selain menetapkan UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Berikut rincian UMSP Sulsel 2027:

Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan.
Sektor Industri Pengolahan dan Ritel sebesar Rp4.235.702,42 per bulan.
Sektor Aktivitas Jasa sebesar Rp4.234.608,39 per bulan.

Penetapan upah minimum sektoral tersebut mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.

Andi Winarno berharap penetapan UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik masing-masing sektor.

Dia juga menegaskan, ketentuan upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.

Pemprov Sulsel turut mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan, tidak membayar pekerja di bawah upah minimum, serta tidak mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.

Disnakertrans Sulsel Apresiasi Proses Penetapan UMP

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan UMP dan UMSP 2027 yang berlangsung melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.

“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ucap Jayadi.

Menurutnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berperan memediasi perbedaan usulan antara kalangan pekerja dan pengusaha hingga menghasilkan keputusan yang dinilai proporsional.

Jayadi mengungkapkan, dalam pembahasan tersebut, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara kalangan pengusaha mengajukan angka 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.

Baca Juga: 

“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan angka 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi.

Dia juga menilai kenaikan UMP Sulsel 2027 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 7,21 persen pada 2026 menjadi 7,98 persen pada 2027.

Jayadi berharap keputusan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan keberlangsungan bisnis.

Ke depan, Pemprov Sulsel akan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. (*)

Editor: Adzkiya Izora
Tags Pemprov SulselBagikan
Adzkiya Izora

Adzkiya Izora

Lihat semua artikel
‌‌
‌‌

Related Stories