Wali Kota Makassar Paparkan APBD-P, Proyek Strategis Digenjot Januari 2027

MAKASSARINSIGHT.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memastikan sejumlah proyek strategis Pemerintah Kota Makassar akan didorong melalui skema tender dini agar pelaksanaannya dapat dimulai sejak awal 2027.

Langkah tersebut disampaikan Munafri saat memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).

Munafri mengatakan, perubahan APBD tidak hanya dimaknai sebagai penyesuaian angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita memastikan bahwa anggaran perubahan (APBD-P) yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” ujar Munafri.

Baca Juga: 

• Hati-hati, Olahraga Ekstrem Bisa Picu Penyakit
• Harga Cabai Rawit di Makassar Tembus Rp85 Ribu, TPID Siapkan Pangan Murah
• Program Pelajar Sulsel Menabung Resmi Dimulai, Sasar 1.000 Pelajar

Menurutnya, pengelolaan anggaran juga membutuhkan kontrol bersama antara eksekutif dan legislatif agar setiap kebijakan fiskal yang ditetapkan dapat menghasilkan dampak nyata.

“Untuk memastikan kegiatan ini bersama-sama dengan legislatif, penggunaan anggaran ini terkontrol dan diawasi dengan baik,” katanya.

“Sehingga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini memang harus berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan target APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.

Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih, meningkat sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dibandingkan APBD Pokok sebesar Rp5,17 triliun lebih.

Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp699,85 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.

“Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025,” jelas Munafri.

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih atau turun sekitar Rp57 miliar atau 2,47 persen dari target APBD Pokok sebesar Rp2,32 triliun lebih.

Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2,228 triliun lebih, turun sekitar Rp137 miliar atau 5,80 persen dibandingkan target APBD Pokok sebesar Rp2,365 triliun lebih.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih.

Sementara dari sisi belanja, belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,33 triliun lebih atau meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen dari APBD Pokok sebesar Rp4,18 triliun lebih.

Belanja modal direncanakan sebesar Rp919 miliar lebih, turun sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen dari APBD Pokok sebesar Rp975 miliar lebih. Sedangkan belanja tidak terduga tetap dialokasikan sebesar Rp15 miliar.

Munafri mengatakan, keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program yang harus diprioritaskan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghambat pemerintah menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” tuturnya.

Terdapat tujuh arah kebijakan prioritas dalam Perubahan APBD 2026, yakni peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkeadilan; pengembangan pusat inovasi, seni budaya dan pariwisata; penguatan tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum; peningkatan akses pelayanan serta perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas, kepemudaan dan olahraga; serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Dalam rapat tersebut, Munafri juga memaparkan rencana pelaksanaan sejumlah proyek strategis yang belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan, termasuk penataan kawasan Karebosi.

Pemerintah Kota Makassar kembali memasukkan proyek tersebut dalam perencanaan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” ujarnya.

Agar pelaksanaan proyek tidak kembali tertunda hingga memasuki bulan-bulan awal tahun anggaran, Pemkot Makassar menyiapkan skema tender dini untuk sejumlah kegiatan yang perencanaannya telah siap.

Melalui mekanisme tersebut, proses pengadaan dapat dimulai lebih awal sehingga pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan diharapkan bisa berjalan sejak Januari 2027.

“Nah, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” kata Munafri.

Ia menyebut sejumlah proyek strategis, termasuk kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih panjang atau bersifat multiyears, akan disiapkan dengan skema tersebut.

Baca Juga: 

• Lepas Penerima Beasiswa Luar Negeri, Gubernur Harap Kembali Mengabdi di Sulsel
• Atasi Kekeringan di Pinrang, Andi Sudirman Serahkan 10 Pompa Ponton
• Pimpin Aksi World Clean Up Day, Appi Dorong Kebersihan Jadi Kebiasaan Harian

“Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” tegasnya.

Munafri menambahkan, pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci bersama DPRD Kota Makassar. Ia berharap pembahasan tersebut berlangsung dalam semangat kolaborasi sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Mari kita jadikan kebijakan fiskal daerah ini sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota kolaborasi dengan semangat gotong royong dalam membangun Makassar ke arah yang lebih baik,” ajaknya.

Ia menegaskan, arah kebijakan anggaran harus tetap bermuara pada pembangunan kota yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkas Munafri. (*)