Wali Kota Makassar Diharapkan Revisi Edaran PPKM Jadi Lebih Adil

Sejumlah anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan ulama mendatangi Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di kediamannya di Jalan Amirullah, Rabu (7/7/2021).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan surat edaran terbaru Wali Kota Makassar tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Yang kita pertanyakan adalah kok aktivitas di masjid dilarang sedangkan sejumlah tempat seperti tempat hiburan malam justru diizinkan beroperasi sampai jam 05.00," kata Sekretris Fraksi PKS, Azwar.

Azwar hadir bersama dengan Ketua DPD PKS Makassar Anwar Faruq, dan Ketua Fraksi DPRD Makassar, Andi Hadi Baso Ibrahim.

Adapun dari perwakilan alim ulama tampak hadir di antaranya Ketua Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan Ustaz Muchtar Daeng Lau.

Azwar menganggap, surat edaran itu diskriminatif karena justru tempat hiburan malam (THM) dan tempat-tempat yang memperoleh izin itulah rawan kerumunan tetap buka.

"Sehingga kita meminta kalau memang Wali Kota Makassar mau fair ya. Tutup juga THM dan tempat-tempat lainnya itu," ujar dia.

Kendati demikian, Azwar mengaku telah memperoleh kepastian dari Danny Pomanto yaitu sapaan Wali Kota Makassar akan meninjau kembali surat edaran itu termasuk kemungkinan besar operasi THM juga akan dilarang.

"Kita berharap THM juga dilarang beraktivitas kalau masjid juga mendapat pelarangan. Dan kami menunggu kebijakan, apakah dalam bentuk Perwali dan sejenisnya," tutur Azwar.

Surat Edaran Wali Kota Makassar diketahui salah satu poinnya tentang pelarangan aktivitas di tempat ibadah yang berlaku sejak 6 Juli sampai 20 Juli 2021 mendatang.