UMKM di Sulsel Kesulitan dapat Modal, Tidak Punya Agunan

Ketua Asosiasi Industri Usaha Mikro dan Menengah Akumandiri Sulsel, Bachtiar Baso mengaku, sebetulnya tidak sulit untuk mendapat surat keterangan usaha. Hanya saja, kendalanya adalah beratnya memenuhi agunan.

Bachtiar berharap, perbankan bisa melibatkan asosiasi atau kelompok usaha dalam proses sosialisasinya. Kalau ada UMKM yang tidak memenuhi syarat, baiknya diedukasi agar bisa mengajukan kembali.

“Jangan hanya gara-gara ada surat keterangan usaha dan agunan, orang bisa akses KUR. Bagaimana pelaku usaha yang tidak punya agunan?” serunya, Senin (25/1/2021).

Apalagi, yang dipahaminya, pinjaman di bawah Rp25 juta seharusnya bisa tidak pakai agunan. “Kenyataannya, pinjam Rp5 juta saja minta BPKB motor (sebagai agunan),” bebernya.

Guru Besar FEB Unhas Prof Marsuki DEA sepakat, jika pemerintah memprioritaskan untuk menggenjot sektor UMKM sebagai instrumen pemulihan ekonomi. Prinsipnya, perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor UMKM lebih dari 95 persen.

Demikian juga tenaga kerja, terbesar di sektor ini. Meskipun nilai tambahnya di PDRB relatif terbatas. “Dalam masa krisis seperti ini, justru merekalah yang paling dominan menentukan bergeraknya perekonomian secara informal,” nilainya.

Persoalannya, saat pandemi justru sektor ini termasuk yang terpukul berat, karena berbagai aktivitas dasar masyarakat terbatas atau banyak dibatasi oleh regulasi. Posisinya jadi sulit.

Untuk itu, Marsuki menyarankan pemerintah hadir dengan memberi kemudahan akses dan keringanan untuk peroleh modal usaha. Namun, untuk suksesnya diperlukan pemetaan sektor-sektor UMKM dengan target jelas.