Sulsel Sewa Helikopter Rp100 Miliar untuk Angkut Gubernur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan anggaran pengadaan helikopter senilai Rp100 miliar dalam rancangan APBD Pokok 2021.

Anggota Komisi E Andi Muhammad Irfan AB mengatakan usulan anggaran itu sudah dibahas secara mendalam di komisi mereka.

Komisi E DPRD Sulsel membidangi kesejahteraan rakyat. Pembahasan itu melibatkan mitra kerja Komisi E yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Irfan AB menilai anggaran senilai Rp100 miliar tidak cukup untuk membeli sebuah helikopter.

Oleh karena itu, Komisi E meminta usulan anggaran itu dipergunakan sebatas penyewaan helikopter saja jika memang dibutuhkan.

Irfan AB mengatakan, Komisi E memberi catatan penyewaan helikopter hanya diperuntukkan jika terjadi bencana alam di Sulawesi Selatan.

"Disepakati sewa helikopter dengan catatan kebutuhan untuk antisipasi bencana di Sulsel," kata Irfan AB, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (27/11/2020).

Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melanjutkan, anggaran senilai Rp100 miliar itu sudah dilakukan rasionalisasi di Komisi E.

Selanjutnya usulan anggaran Rp100 miliar dikembalikan ke Badan Anggaran DPRD Sulsel. 

Irfan AB mengatakan helikopter sangat dibutuhkan jika terjadi bencana alam di Sulawesi Selatan.

"Penyampaian Bapak Gubernur ini butuhkan jika terjadi bencana. Pengalaman beberapa waktu lalu di Bantaeng dan di Luwu," bebernya.

Diketahui, usulan anggaran pengadaan helikopter sudah tiga tahun berturut-turut diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemprov Sulsel sebelumnya mengajukan anggaran pembelian dan penyewaan helikopter pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2018 dan APBD Pokok 2020. Hanya saja, ditolak DPRD Sulsel melalui rapat badan anggaran.

Waktu itu, Pemprov Sulsel mengusulkan anggaran senilai Rp 30 miliar untuk pembelian. Sementara untuk sewa diajukan sekira Rp 3,5 miliar atau totalnya Rp 17,5 miliar.

Sewa heli senilai Rp 2,7 miliar untuk 50 jam.

Usulan diajukan hanya sebulan setelah M Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) resmi memimpin Sulsel.

Usulan itu ditolak karena menyalahi mekanisme dan tidak mengacu RPJMD 2013-2018.

Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga waktu itu menyatakan pengadaan dan sewa helikopter ditolak karena mengorbankan anggaran untuk pertanian dan perikanan.