Sistem Kelistrikan Sulsel Topang Eksistensi Industri Smelter

Sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang prima diyakini bisa menjadi penopang investasi di daerah makin bisa berlari kencang terutama sektor industri smelter.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan sistem kelistrikan yang dikelola PLN dengan kapasitas daya mumpuni saat ini akan membuat Sulsel menjadi tujuan atau surga investasi. Daya listrik selalu menjadi kendala bagi investor. Mestinya jangan ragu berinvestasi di sektor pembangkitan listrik.

“Seperti di Bantaeng, saat awal smelter beroperasi, hanya ada daya 8 MW saat beban puncak. Jadi pengusaha smelter nikel ini memang nekat masuk. Itu juga sebabnya karena izin di Bantaeng kita permudah,” ungkap Nurdin pertengahan pekan ini.

Nurdin juga mengaku akan mengembangkan kawasan industri Bantaeng ke depan. Harga tanah di Makassar sudah cukup mahal. Untuk satu hektare saja butuh anggaran Rp30 miliar.

“Makanya kita akan relokasi ke Bantaeng saja. Seperti KIMA. Lahan di Bantaeng masih murah. Pas sebagai kawasan industri baru,” tuturnya.

Pada sisi lain, dalam mendukung kawasan industri di Bantaeng, Nurdin menyebut pelabuhan ekspor cukup penting. Dia mengaku akan melobi ke pusat. Ini juga untuk mendukung industri smelter yang ada.

“Ini kan hasil pengolahan di smelter diekspor ke luar negeri termasuk ke Tiongkok. Maka sangat penting pengembangan pelabuhan di Bantaeng. Saya akan minta ke pusat. Pelabuhan Bantaeng jadi prioritas setelah Makassar New Port (MNP),” tuturnya.

Apalagi, memang sudah ada ketentuan pelarangan ekspor bijih nikel atau ore. Rencananya berlaku mulai Januari 2020. Pemerintah memang mewajibkan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter).

“Ini berdasarkan PP 1 tahun 2017. Berlaku lima tahun kemudian atau 2022. Namun kemudian dipercepat ke Januari 2020. Ini tentu akan membuat industri smelter kian bergairah,” ungkapnya.

Untuk mempermudah ekspor, Nurdin mengaku sudah melakukan simplifikasi perizinan. Untuk ekspor kini sudah bisa tuntas dalam hitungan menit. Kata dia, proses perizinan yang panjang ini menjadi celah korupsi.

“Muncul calo-calo dan praktik pungli. Itu kita hindari,” jelasnya.

Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Syamsul Huda mengatakan kerja sama atau MoU dengan Pemprov ini penting. Kata dia, kadang perencanaan PLN dan Pemda tidak seiring.

“Nah, dengan kerja sama ini ada pegangan. Kita juga tadi sudah kerja sama dengan industri smelter. Kita jamin pasokan listriknya,” tuturnya.

PLN bersama Pemprov Sulsel menandatangani nota kesepahaman untuk saling mendukung satu sama lain. PLN juga menambah kapasitas daya PT Huadi Nickel Alloy sebesar 160 MVA.

Penambahan kapasitas tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan layanan premium. Sebelumnya, perusahaan yang bergerak di pengolahan biji nikel tersebut sudah menggunakan daya listrik sebesar 47 MVA.

Penandatanganan SPJBTL dilakukan antara Direktur Utama PT Huadi Nickel Alloy Jos Strefan Hidecky dengan General Manager PLN UIW Sulselrabar Ismail Deu disaksikan oleh Gubernur Sulsel dan Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi.

Syamsul Huda menambahkan bahwa saat ini PLN siap melayani kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan. “Dengan adanya nota kesepahaman antara PLN dengan Pemprov Sulsel, sinergi dalam pembangunan dan pengembangan sistem kelistrikan Provinsi Sulawesi Selatan semakin kuat,” tandas Syamsul.

Saat ini surplus sistem kelistrikan di Sulsel sebesar 600 MW, sehingga hal ini memberi peluang kepada investor untuk berinvestasi tanpa khawatir akan pasokan energi listrik. “Kami siap melayani investor kapan pun, dimana pun, dan berapa pun dayanya,” tegasnya.

Dia menambahkan, PT Huadi Nickel Alloy yang terletak di Kabupaten Bantaeng ini rencananya akan energize dalam dua tahap. Tahap 1 (80 MVA) pada November 2020 dan tahap 2 (80 MVA) pada September 2021.

Salah satu pelanggan industri yang telah menggunakan listrik dari PLN, Jos Stefan Hidecky mengucapkan terimakasih atas layanan yang diberikan oleh PLN. “Respons PLN dalam melayani kami sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan kemudahan pelayanan dan konsultasi mengenai kelistrikan,” kata Jos.

Saat ini rasio Elektrifikasi di Provinsi Sulsel, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat mencapai 98,25 persen dengan total pelanggan 3.130.000. Dengan adanya surplus 600 MW, PLN berkomitmen untuk melayani seluruh segmen pelanggan mulai dari sektor industri, bisnis, hingga ke daerah pelosok