Sidak THM Makassar, Komisi A DPRD Temukan Izin Bermasalah dan Anak di Bawah Umur

MAKASSARINSIGHT.com – Komisi A DPRD Kota Makassar menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengawasan tempat hiburan malam (THM), mulai dari perizinan usaha yang belum terverifikasi hingga keberadaan pekerja dan pengunjung di bawah umur.

Temuan tersebut terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin anggota Komisi A DPRD Makassar, Rahmat Taqwa, Sabtu malam (10/10/2026).

Sidak menyasar sejumlah tempat hiburan malam, di antaranya Exodus di Jalan Perintis, Venus dan Ibiza di Jalan Nusantara, Sing Sing, serta MYE di kawasan Metro Tanjung Bunga.

Dalam pemeriksaan tersebut, dewan menemukan persoalan administrasi perizinan yang belum sepenuhnya dipenuhi pengelola. Sejumlah usaha diketahui baru mengurus perpanjangan izin setelah dokumen sebelumnya berakhir.

Di THM Sing Sing, izin operasional bar dan klub malam belum terverifikasi secara resmi. Sementara di MYE, izin restoran juga belum terverifikasi. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya persyaratan dasar penerbitan Surat Keterangan Penjualan Langsung Alkohol (SKPLA) golongan A, B, dan C.

Komisi A turut menyoroti sejumlah izin SKPLA yang telah kedaluwarsa sejak Februari lalu. Dewan memberikan tenggat waktu sementara dengan mempertimbangkan keberlangsungan investasi, tetapi tetap menyiapkan rekomendasi penindakan apabila pengelola tidak memenuhi kewajibannya.

Persoalan yang lebih serius muncul dalam pemeriksaan ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Komisi A memeriksa identitas pekerja untuk memastikan keaslian KTP.

Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan tenaga kerja yang masih di bawah umur. Dewan juga mendapati pengunjung di bawah umur berada di area tempat hiburan malam.

Pihak manajemen langsung diberikan peringatan dan diminta memperketat pengawasan terhadap pengunjung agar tidak kembali menerima anak yang belum memenuhi batas usia yang dipersyaratkan.

Data hasil temuan terkait anak di bawah umur selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial dan dikoordinasikan dengan Komisi D DPRD Makassar untuk ditindaklanjuti melalui langkah pembinaan.

Selain persoalan perizinan dan perlindungan anak, Komisi A juga menyoroti penggunaan fasilitas umum oleh pelaku usaha. Salah satu temuan adalah penempatan generator set (genset) di atas trotoar kawasan Bisa yang dinilai mengganggu hak pejalan kaki.

Dewan mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan penertiban terhadap fasilitas usaha yang menggunakan ruang publik tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.

Temuan sidak tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan berkelanjutan atas kepatuhan pengelola THM, termasuk legalitas usaha, perlindungan tenaga kerja, pembatasan usia pengunjung, serta pemanfaatan fasilitas umum sesuai ketentuan. (****)