Razia Dinsos Makassar Amankan 10 Anjal, Dugaan Eksploitasi

MAKASSARINSIGHT.com — Pasca menerima enam unit armada kendaraan operasional penjangkauan, Dinas Sosial Kota Makassar langsung meningkatkan intensitas pengawasan sosial di sejumlah titik rawan. Armada tersebut diperuntukkan bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang dan diresmikan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, beberapa waktu lalu.

Kehadiran armada baru itu dimaksimalkan untuk memperkuat pengawasan sosial, khususnya menangani berbagai persoalan di lampu merah dan ruang publik yang kerap dikeluhkan masyarakat. Setelah berhasil menertibkan praktik manusia silver, fokus pengawasan diperluas dengan menyasar anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), serta berbagai modus meminta-minta di persimpangan jalan.

Tak hanya itu, operasi juga membidik dugaan jaringan maupun individu yang mengeksploitasi anak demi keuntungan ekonomi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengawasan dan razia terpadu yang digelar menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan hotline.

Pada Jumat malam, 16 Januari 2026, Tim TRC Saribattang bergerak melakukan penjangkauan di sejumlah titik rawan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Muhammad Zuhur Daeng Ranca.

Baca Juga: 

• NETZME Dorong UMKM Naik Kelas Lewat NumoFest 2026
• Ekonomi Biru Mandek di Daerah, JMSI Dorong Media Lokal Aktif
• KONI Temui Kapolrestabes, Bahas Pendampingan Hukum Hibah

Zuhur menegaskan bahwa laporan dugaan eksploitasi anak menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar dan harus segera ditindaklanjuti di lapangan.
“Setelah menerima laporan masyarakat, kami langsung menurunkan Tim TRC Saribattang. Fokus kami melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi sekaligus menjaga ketertiban sosial di ruang publik,” ujarnya, Sabtu (17/1).

Razia ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam menjaga ketertiban umum serta melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak. Penanganan yang dilakukan tidak semata bersifat represif, tetapi juga disertai pendekatan rehabilitatif melalui pembinaan dan pendampingan.

Tim TRC Saribattang menyisir sejumlah ruas jalan utama dan lokasi yang selama ini kerap menjadi titik aktivitas anjal dan gepeng. Operasi ini ditegaskan sebagai langkah berkelanjutan untuk memastikan ruang publik terbebas dari praktik eksploitasi dan aktivitas sosial yang melanggar ketentuan.

Dalam operasi di kawasan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), petugas berhasil menjangkau 10 anak jalanan, terdiri dari tiga anak perempuan dan tujuh anak laki-laki. Selain itu, dua orang ibu yang merupakan orang tua anak-anak tersebut turut diamankan dan diduga terlibat dalam praktik eksploitasi dengan membiarkan anak mereka meminta-minta di jalan.

Seluruh anak beserta orang tua yang terjaring dibawa ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Liponsos Mulia milik Dinas Sosial Kota Makassar untuk menjalani pemeriksaan awal, pendataan, serta pembinaan sesuai prosedur.

Dari hasil pendataan, anak-anak yang dijangkau berusia antara satu tahun lima bulan hingga 13 tahun. Mereka berasal dari kawasan Jalan Abdullah Daeng Sirua Lorong 12 serta sebagian dari wilayah Bangkala. Kondisi tersebut dinilai sangat rentan jika anak-anak terus berada di lingkungan jalanan, terlebih pada malam hari.

Baca Juga: 

• Ini Alasan Mempertimbangkan Resign dari Pekerjaan
• Sandiana Soemarko Salurkan Ribuan Bantuan untuk Sumatera
• Munafri Dampingi Wamenkes Tinjau Inovasi Hantu Mesra TBC

Zuhur menambahkan, penanganan tidak berhenti pada penjangkauan semata. Dinas Sosial akan melakukan asesmen menyeluruh untuk menentukan langkah rehabilitasi dan pendampingan lanjutan, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

“Anak-anak akan mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan penanganan lanjutan. Sementara orang tua yang terindikasi melakukan eksploitasi akan diberikan pembinaan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Makassar menegaskan komitmen mewujudkan kota yang tertib, humanis, dan ramah anak. Masyarakat pun diimbau berperan aktif melaporkan keberadaan anjal, gepeng, maupun dugaan eksploitasi anak di lingkungan sekitar.

“Sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Makassar yang ramah anak dan bebas dari praktik eksploitasi sosial,” tutup Zuhur. (***)