Program SR Gratis MULIA PDAM Makassar Jadi Inspirasi Daerah IKN

MAKASSARINSIGHT.com – Program Sambungan Rumah (SR) Gratis MULIA yang digagas PDAM Makassar kini menjadi perhatian nasional setelah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menjadikannya sebagai acuan untuk mendukung kebutuhan air bersih di wilayah yang menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Program yang diluncurkan pada 26 Juni 2025 oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham ini menyasar warga berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan membayar biaya sambungan baru PDAM. Jika biasanya pemasangan sambungan memerlukan biaya sekitar Rp2,2 juta, melalui program ini masyarakat dapat menikmatinya secara gratis.

Sejak berjalan, lebih dari 600 sambungan baru telah terpasang di enam wilayah layanan PDAM Makassar dengan target total 2.000 sambungan tahun ini. Uniknya, seluruh proses pemasangan dilakukan secara gotong-royong oleh pegawai PDAM, mulai dari staf administrasi hingga pejabat struktural, demi menekan biaya operasional. Plt Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, bahkan turut turun langsung memimpin pemasangan di lapangan.

Keberhasilan tersebut membuat Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin bersama Direktur Perumda Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid, datang langsung ke Makassar pada 25 Agustus 2025 untuk melakukan studi tiru. Mereka ingin memahami bagaimana mekanisme verifikasi penerima manfaat dijalankan, strategi pendanaan dari APBD maupun APBN, serta langkah-langkah agar program dapat berkelanjutan.

Bagi PPU, kebutuhan air bersih merupakan tantangan serius, terutama dengan posisi strategisnya sebagai daerah penyangga IKN. Saat ini cakupan layanan air bersih baru sekitar 30 persen, ditambah ancaman kekeringan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Dengan keterbatasan kapasitas instalasi dan jaringan, model program gratis yang sukses dijalankan PDAM Makassar dinilai relevan untuk diterapkan di wilayah tersebut.

Program SR Gratis MULIA bukan hanya sekadar kebijakan populis, melainkan bentuk inovasi pelayanan publik yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan komitmen gotong-royong mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Tak heran jika inisiatif ini kini menjadi rujukan bagi daerah lain, termasuk PPU yang tengah menata masa depan bersama IKN. (***)