Ekonomi & Bisnis

Peringatan Hari Buruh dan Wajah Lelah Para Penglaju

Isman Wahyudi - Jumat, 01 Mei 2026 05:35 WIB

MAKASSARINSIGHT.com - Senin malam, 27 April 2026, pukul 20.52 WIB. KRL tujuan Cikarang berhenti di Stasiun Bekasi Timur setelah sebuah taksi listrik nyangkut di perlintasan. Beberapa menit kemudian, KA Argo Bromo Anggrek datang dari belakang dengan kecepatan penuh.

Gerbong paling belakang KRL, gerbong khusus perempuan, hancur. Enam belas orang meninggal. Seluruhnya perempuan. Puluhan lainnya luka-luka, sebagian masih di ICU saat artikel ini ditulis. Mereka bukan sedang berwisata. Sebagian besar dari mereka pulang kerja.

Mereka adalah pekerja urban yang sehari-hari berkomuter, berdesak-desakan saat berangkat maupun pulang mencari nafkah.

Apa Itu Pekerja Komuter?

Pekerja komuter atau penglaju adalah mereka yang setiap hari melakukan perjalanan lintas kota atau kabupaten antara tempat tinggal dan tempat kerja. Di Jabodetabek, komuter bukan pengecualian, melainkan “norma”.

Berdasarkan data BPS 2024, ada 4,4 juta komuter aktif di wilayah ini, dan 35,5 persen di antaranya menghabiskan lebih dari satu jam setiap kali berangkat. Artinya lebih dari dua jam sehari hanya untuk pergi dan pulang, belum termasuk jam kerja, belum termasuk antre, sesak, dan kemungkinan keterlambatan.

Pada 2025, KRL Jabodetabek melayani 349,3 juta pengguna, melampaui angka sebelum pandemi. Rata-rata hampir satu juta orang naik KRL setiap hari. Segmen jalur antara Bekasi dan Tambun saja dilalui 320 perjalanan kereta per hari, campuran antarkota, KRL, dan kereta barang, di jalur yang sama.

Yang Dihabiskan untuk Sekadar Sampai Kerja

Ironi terbesar komuter Jabodetabek bukan di tiket KRL. Tarif KRL hanya Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama. Murah. Tapi perjalanan tidak dimulai dari peron dan tidak berakhir di pintu kantor.

Penelitian Badan Litbang Perhubungan mencatat pengguna KRL Jabodetabek menghabiskan 32 persen dari pendapatan tetap bulanan hanya untuk transportasi, tiga kali lipat ambang batas ideal yang direkomendasikan Bank Dunia, yakni maksimal 10 persen.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan ongkos transportasi para penglaju Jabodetabek bukan hanya dari variabel tarif KRL.

“Jangan hanya fokus pada tarif KRL. Namun bagaimana kita merancang biaya transportasi bisa kurang dari 10 persen dari pendapatan bulanan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 1 Mei 2026.

Angka itu membengkak karena ongkos feeder, ojek dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke kantor, yang sering kali melebihi tarif KRL itu sendiri. Studi tentang moda transportasi komuter Jabodetabek juga menemukan biaya rata-rata naik sekitar 9 persen setiap kali penumpang harus berganti moda.

Sebagai simulasi, seorang pekerja dengan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp5,72 juta, tinggal di Bekasi, bekerja di Jakarta Selatan, bisa menghabiskan Rp800.000 hingga Rp1,2 juta per bulan hanya untuk transportasi.

Belum kos atau kontrakan, yang di pinggiran Jakarta saja dimulai dari Rp1,5 juta per bulan. Belum makan tiga kali sehari. Kebutuhan Hidup Layak di Jakarta versi KHL tercatat Rp5,8 hingga Rp5,9 juta per bulan, di atas UMP yang baru ditetapkan.

Kota yang Mahal, Tubuh yang Makin Terkuras

Uang bukan satu-satunya yang habis. Riset Universitas Indonesia yang diterbitkan Desember 2025 menyebut pola komuting panjang dan berulang telah menjadi persoalan struktural yang memengaruhi kualitas hidup, bukan sekadar mobilitas.

Penelitian lain dari Survei Komuter Jabodetabek 2023 menemukan durasi perjalanan berkorelasi langsung dengan tingkat stres. Stres perjalanan memberikan efek negatif signifikan terhadap kualitas tidur dan penilaian kesehatan diri.

Studi dari Korea Selatan terhadap lebih dari 23.000 responden, yang relevan untuk konteks Jabodetabek karena pola komuting serupa, menemukan 16 persen orang dengan waktu perjalanan lebih dari satu jam berisiko mengalami depresi, jauh lebih tinggi dibanding mereka yang tempuh kurang dari 30 menit.

Pada kelompok perempuan berpenghasilan rendah dengan anak, risikonya lebih tinggi lagi. Enam belas korban tragedi Bekasi Timur, semuanya perempuan, bukan kebetulan statistik.

Gerbong khusus wanita ada justru karena kepadatan KRL memaksa pemisahan demi keamanan. Mereka adalah potret perempuan pekerja urban yang menanggung beban paling besar di ujung rantai mobilitas kota.

Kota Perlu Berbenah

Jakarta dan kota-kota penyangga tidak kekurangan wacana. Yang kurang seringkali adalah implementasi yang menyentuh titik nyeri komuter sesungguhnya. Pertama, soal keselamatan infrastruktur. Tragedi Bekasi Timur berawal dari perlintasan sebidang tanpa penjagaan memadai.

Presiden Prabowo Subianto turun langsung menjenguk korban dan memerintahkan percepatan pembangunan flyover di titik-titik perlintasan rawan. Tapi perintah serupa sudah berulang kali terucap pasca berbagai kecelakaan sebelumnya. Yang dibutuhkan bukan pernyataan, melainkan anggaran yang dikunci dan timeline yang diawasi publik.

Djoko Setijowarno menyebut Kementerian Perhubungan membutuhkan anggaran Rp80,63 triliun pada 2025, tapi hanya mendapat pagu Rp24,76 triliun, ada gap Rp55,87 triliun. “Keselamatan transportasi belum menjadi prioritas negara," ujarnya.

Kedua, soal subsidi transportasi yang tepat sasaran. Kajian LPEM UI 2024 mencatat Public Service Obligation KRL mencapai Rp1,4 triliun per tahun. Angka yang besar di atas kertas, tapi subsidi itu belum menjangkau biaya feeder yang justru paling menyiksa komuter berpenghasilan rendah. Integrasi tarif antar moda, bukan sekadar KRL murah, adalah intervensi yang lebih efektif.

Ketiga, soal hunian terjangkau dekat pusat kerja. Tidak ada komponen yang lebih membebani pekerja Jakarta selain tempat tinggal. Selama hunian layak hanya bisa ditemukan di Bekasi atau Bogor, jutaan orang akan terus memulai harinya dengan perjalanan panjang yang menguras, dan menanggung risiko yang seharusnya tidak perlu mereka pikul.

Isman Wahyudi

Lihat semua artikel