Penyerapan Anggaran Lambat, Kepala Bappeda Makassar Sebut 2024 Akan Gunakan Sistem Baru

MAKASSARINSIGHT.com – Serapan anggaran belanja Pemkot Makassar hingga triwulan ketiga masih di angka Rp2,49 triliun atau 47,51%.

Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi per 30 September, dari Rp5,26 triliun belanja daerah TA 2023 baru Rp2,49 yang terealisasi.

Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman sudah melakukan pencermatan sekaitan dengan rendahnya serapan pendapatan dan belanja TA 2023.

Sehingga tahun depan, Pemkot Makassar akan melakukan perbaikan dengan menerapkan sistem reward dan punishment bagi OPD yang serapan anggarannya rendah.

“Insya Allah tahun depan kita akan menerapkan sistem reward and punishment. Kita berharap ini menjadi catatan kepada OPD, karena kita sudah ingatkan berkali-kali,” tegas Helmy Budiman, usai Rapat Evaluasi APBD di Balai Kota, Rabu (18/10/2023).

Dari data yang diperoleh, ada 11 OPD yang masuk raport merah dengan serapan anggaran rendah.

Yakni Kecamatan Sangkarrang Rp5,27 miliar dari total Rp12,96 miliar, tersisa Rp7,69 miliar. Dinas Penataan Ruang, sisa anggaran Rp14,5 miliar dari total Rp23,52 miliar.

Bagian Administrasi Pembangunan masih ada sisa anggaran Rp1,19 miliar dari total Rp1,9 miliar atau terealisasi sekitar Rp716,72 juta.

Dina Pemuda dan Olahraga, realisasi anggarannya Rp61,84 miliar dari total Rp166,41 miliar, tersisa Rp104 56 miliar.

Bagian Ekonomi masih ada sisa anggaran Rp2,58 miliar, dari total Rp3,76 miliar. Artinya anggaran yang terealisasi hanya Rp1,17 miliar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), realisasi anggarannya baru Rp23 miliar dari total Rp75 miliar, tersisa Rp52 miliar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, masih ada sisa anggaran Rp45,85 miliar dari total dana Rp64,07 miliar. Terealisasi Rp18,22 miliar.

Dinas Pekerjaan Umum realisasi anggarannya baru Rp239 miliar dari total Rp914,86 miliar. Tersisa Rp675,79 miliar.

Dinas Ketahanan Pangan, realisasinya Rp6,3 miliar dari total Rp25,37 miliar dan sisa anggaran Rp18 miliar.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sisa anggaran Rp45 miliar dari total anggaran Rp59,91 miliar. Artinya realisasi Rp14,91 miliar.

Terakhir, OPD dengan realisasi paling rendah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu hanya Rp32,26 miliar dari total Rp140 miliar, ada sisa Rp107,8 miliar. (***)