Penjelasan Mendikbud Soal Kabar Pembelajaran Jarak Jauh Permanen

Menanggapi kesalahpahaman yang terjadi dimasyarakat mengenai pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan pihaknya tidak akan menerapkan PJJ secara permanen.

Menurut Nadiem, tatap muka adalah model pembelajaran terbaik yang tidak bisa digantikan. Oleh karena itu, dia memastikan Kemendikbud tidak memiliki rencana mempermanenkan pembelajaran jarak jauh sebagai satu-satunya model belajar mengajar di semua sekolah.

“Pembelajaran tatap muka masih yang terbaik dan tidak bisa diganti. Ke depan pembelajaran tatap muka akan semakin diperkuat dengan kombinasi pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan secara masif di masa pandemi COVID-19 ini,” tegas Nadiem kepada wartawan di Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.

Dikatakan Nadiem, banyak yang salah paham dengan apa yang ia sampaikan beberapa waktu lalu terkait PJJ permanen. Padahal, tidak ada satupun pihak di Kemendikbud yang menginginkan PJJ. Semua pemangku kebijakan tetap menghendaki siswa bisa segera kembali ke sekolah dan belajar secara tatap muka jika COVID-19 telah mereda.

Nadiem berharap pihak sekolah dapat mengoptimalkan elemen-elemen teknologi seperti yang dipelajari di masa pandemi COVID-19 demi menunjang proses pembelajaran tatap muka.

“Interaksi guru dan murid akan menjadi lebih dinamis dengan dukungan teknologi. Bukan PJJ akan diimplementasikan selamanya saat COVID-19 sudah tidak ada lagi,” ungkap Nadiem, seperti dikutip dari trenasia.com.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga menyatakan makna PJJ permanen yang disampaikan Mendikbud tidak berarti menghapus model tatap muka. “Yang Saya tangkap dari pernyataan tersebut adalah kita harus maksimalkan teknologi yang sudah dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar,” terangnya.

Hetifah menuturkan Kemendikbud memang diminta menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses dunia pendidikan terhadap teknologi. Di antaranya memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang memadai untuk menghindari kesenjangan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, Kemendikbud telah menuangkan berbagai strategi itu dalam rancangan peta jalan pendidikan nasional 2020-2035.

Dalam peta jalan tersebut, Kemendikbud merancang kerjasama dengan provider dalam membuat paket subsidi internet serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk menyediakan akses internet serta listrik yang merata untuk menunjang proses pembelajaran.