Pengembangan Sistem Resi Gudang Sektor Kelautan dan Perikanan di Makassar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) gelar peluncuran pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) rumput laut.

Hal tersebut guna mendorong pengelolaan hasil produk di sektor kelautan dan perikanan.

Acara peluncuran ini berlangsung di Gudang SRG Kospermino, Jl Kima 8 Kav AA No 09, Biringkanaya, Makassar, Jumat (27/11/2020).

Direktur LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Syahrial mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena melihat hasil produk yang mempunyai unsur musiman.

"Maka dari itu perlu dilaksanakan Sistem Resi Gudang guna mendorong hasil produksi sekaligus mencegah terjadinya fluktuasi nilai produk yang akan mempengaruhi kinerja usaha," katanya.

Selain itu, kata dia, Sistem Resi Gudang mampu dijadikan salah satu instrumen pinjaman atau pembiayaan bagi para nelayan.

Syarif Syahrial menerangkan bahwa hal ini merupakan awalan untuk pelaksanaan program yang telah dirancang jauh hari Bersama Bappebti, Kemendag, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) dan PT KBI.

Sistem Resi Gudang ini menurutnya sangat penting untuk memberikan kepastian harga.

Terkadang, sambung dia, pembudidaya rumput laut, termasuk nelayan dihadapkan turunnya harga ketika produksi melimpah.

Diharapkan dengan sistem ini, nelayan tidak perlu khawatir lagi terhadap ancaman penurunan harga saat panen.

"Dengan Sistem Resi Gudang pinjaman bisa mencapai 70% dari nilai barang yang tercantum, dengan besar pinjaman maksimal 10 Milyar Rupiah. Hal ini tentu merupakan angin segar untuk koperasi maupun pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan," terangnya.

"LPMUKP pun akan terus berupaya untuk memberikan strategi dan alternatif bagi pelaku usaha UMKM KP agar semakin mudah dalam mengakses peminjaman modal, apalagi bagi nasabah yang terkena dampak Covid-19," sambungnya.

Dirinya pun mengharapkan Sistem Resi Gudang ini dapat menjadi solusi dari keterbatasan akses permodalan yang sering menjadi kendala dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas nelayan.

"Sehingga nantinya akan mempengaruhi peningkatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan pada perekonomian nasional dan pasar internasional, serta upaya dalam mengantisipasi kondisi kompleks ditengah pandemi Covid-19," pungkasnya.