Pemprov Sulsel Perketat Pengendalian BBM Subsidi Agar Tepat Sasaran

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan terus memperkuat pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan distribusinya tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang berhak menerima.

Upaya tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, sebagai langkah strategis menghadapi dinamika global yang berdampak pada sektor energi dan ekonomi daerah.

Dalam forum tersebut, Pemprov menekankan bahwa pengendalian distribusi BBM subsidi tidak hanya berkaitan dengan teknis penyaluran, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, pengelolaan anggaran negara, hingga perlindungan daya beli masyarakat.  

Kondisi global menjadi salah satu faktor utama. Eskalasi konflik di Timur Tengah serta gangguan distribusi energi dunia, termasuk di jalur strategis seperti Selat Hormuz, turut menekan pasokan dan harga energi internasional. Dampaknya dirasakan langsung oleh Indonesia sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional. 

Baca Juga: 

• Raih Diskon GrabFood, GrabCar, hingga GrabExpress dari BRI, Ini Detailnya
• Pledoi Terdakwa BAZNAS Enrekang:Dana Umat Bukan Uang Negara, Unsur Korupsi Gugur
• 1,18 Juta Agen BRILink Jadi Ujung Tombak Transaksi Masyarakat

Tekanan tersebut memicu kenaikan harga BBM non-subsidi, meningkatnya biaya logistik, hingga potensi inflasi. Bahkan di sejumlah daerah, situasi ini sempat memicu antrean panjang dan kelangkaan BBM akibat gangguan rantai pasok.  

Di sisi lain, konsumsi BBM nasional terus meningkat. Solar subsidi tercatat mencapai 17–18 juta kiloliter per tahun, sementara pertalite sekitar 30 juta kiloliter. Lonjakan konsumsi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.  

Sebagai respons, Pemprov Sulsel mendorong penguatan digitalisasi dalam sistem distribusi BBM subsidi. Pemanfaatan teknologi seperti barcode dan aplikasi terintegrasi diyakini mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyaluran.

“Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem distribusi menjadi kunci agar penyaluran lebih tepat sasaran,” ujar Jufri.

Selain itu, digitalisasi juga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan di lapangan serta memperkuat pengawasan berbasis data secara real time.

Pemprov Sulsel pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi teknis dan pihak swasta seperti PT Pertamina Patra Niaga, untuk memperkuat sinergi dalam tata kelola distribusi energi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Baca Juga: 

• Nasabah BRI Bisa Berpeluang Dapat Trip ke Camp Nou, Ini Detail Programnya
• Bank Sulselbar Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas Lewat Bootcamp 2026
• Wali Kota Appi Lepas JCH Makassar, Tekankan Ibadah Hingga Kesehatan Jamaah Haji

Langkah ini diharapkan mampu memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh sektor prioritas, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di tengah tekanan energi global yang masih berlangsung.  (****)