Merasa Dipermalukan, Erwin Aksa Putus Kontrak PolMark Indonesia di Pilwali Makassar

Tim

Tim Munafri Ariefuddin (Appi)-Rahman Bando terlibat konflik dengan lembaga survei politik PolMark Indonesia terkait Pilkada Makassar 2020. Tim Appi-Rahman memecat PolMark.

"Mengecewakan. Pak Erwin Aksa selaku Ketua Tim Pemenangan kecewa sekali dengan sikap Eep. Eep mengingkari hasil survei PolMark. Kultur orang Bugis-Makassar, dalam keadaan dan situasi apa pun, tidak akan pernah mengingkari bayi yang dilahirkannya," kata Juru Bicara Appi-Rahman, Fadli Noor, dalam siaran pers kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Dalam pernyataannya, Fadli menuturkan soal adanya infografis hasil survei elektabilitas calon kepala daerah di Pilkada Makassar 2020. Dalam infografis yang memuat tulisan 'SURVEI POLMARK INDONESIA' dan foto Eep Saefulloh itu, elektabilitas Appi-Rahman mengungguli pasangan lain.

Elektabilitas Appi-Rahman di survei itu yaitu 31,7%. Sementara pasangan lain yaitu Danny-Fatma 26,8%, Ical Fadli 14,4%, dan Irman-Zunnun 3,4%.

Hal yang mengecewakan, kata Fadli, Eep mengingkari infografis tersebut. Eep, dia melanjutkan, dikutip sejumlah media membantah materi yang tercantum dalam infografis tersebut. Padahal infografis hasil survei itu sudah beredar luas di masyarakat Makassar.

"Tidak ada kebohongan dan pembohongan di dalamnya," kata Fadli menegaskan hasil survei itu bersumber dari PolMark.

Fadli menambahkan Tim Appi memiliki semua dokumen kontrak tentang pengikatan kerja sama antara Tim Pemenangan Appi-Rahman dengan PolMark, termasuk hasil survei yang telah dilakukannya dan bukti-bukti pembayarannya. Bahkan, dia melanjutkan, pihaknya memiliki bukti foto ketika PolMark mempresentasikan hasil surveinya ke tim di Appi-Rahman.

"Kontrak menyebutkan PolMark bekerja untuk tujuan politik memenangkan Appi-Rahman. Jadi PolMark itu merupakan bagian dari kerja besar pemenangan Appi-Rahman," tegas Fadli.

Dengan demikian, menurut Fadli, apa pun yang dilakukan tim pemenangan dengan segala cara yang benar, tidak ada kebohongan atau pemalsuan data, selama sesuai hasil survei, itu merupakan kewenangan Tim Pemenangan. "Menjadi aneh ketika Eep dan Polmark mengingkari informasi itu," ujar Ketua PSI Sulsel ini.

Fadli membeberkan Tim Pemenangan telah melakukan kontrak kerja dengan PolMark untuk kegiatan pendampingan political marketing per 19 Agustus 2020 dengan nilai kontrak satu setengah miliar rupiah dan telah dibayarkan.

"Dalam perjanjian kontrak tersebut, kami berhak menerima bantuan semaksimal mungkin dalam komunikasi politik dan upaya pemenangan lainnya. Angka-angka elektabilitas yang tercantum dalam meme (infografis, red) yang beredar seharusnya diafirmasi oleh PolMark karena angka-angka tersebut bersumber dari hasil survei mereka sendiri, namun faktanya justru dibantah oleh Eep dan PolMark. Ini ibarat Eep menyangkali anak yang dilahirkannya sendiri," katanya.

Fadli mengatakan integritas atau 'taro ada taro gau' (satunya kata dan perbuatan) bagi orang Bugis-Makassar adalah kunci kemanusiaan, sikap yang didasari harga diri, harkat dan martabat manusia Bugis-Makassar. "Untuk hal ini, Eep tidak pantas berada dalam pusaran dinamika Makassar. Untuk itu, kami pecat Eep dan usir PolMark Indonesia dari tanah Makassar," ujar Fadli.

Erwin Aksa, yang dikonfirmasi soal pemecatan Eep dan PolMark, membenarkan. Dia menyatakan marah atas sikap Eep.

Erwin juga menunjukkan foto perjanjian kerja sama senilai Rp 1,5 miliar antara pihaknya dan PolMark Indonesia. Erwin bahkan menunjukkan foto gepokan duit untuk membayar PolMark.

Eep, yang dihubungi, tak merespons panggilan dan chat. Sementara Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, yang namanya tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan Tim Appi-Rahman, menyatakan belum bisa merespons karena sedang mengikuti suatu acara saat dihubungi pukul 11.44 WIB.

Bagikan

Related Stories