Menteri Mahfud Resmikan Mall Pelayanan Publik Maros

GEDUNG pusat layanan publik atau  Mal Pelayanan Publik (MPP)yang berada di kawasan ex terminal Marusu, Maros resmi beroperasi. Peresmian itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Plt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Mahfud MD.

Peresmian gedung MPP Maros bersamaan dengan tiga kabupaten yang telah memiliki gedung MPP yakni Kabupaten Bantaeng, Pare pare, dan Kabupaten Pinrang. Turut hadi dalam peresmian bersama ini Bupati Maros, Chaidir Syam, Bupati Bantaeng, Ilham Azikin,Bupati Pinrang, Irwan Hamid, Kotamadya Pare Pare Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP , Andi Rusia, 
serta Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Sekretaris daerah Abdul Hayat Gani, Jumat (19/8).

Bupati Maros, Chaidir Syam saat memberi sambutan mengaku semakin bersemangat memberi pelayanan kepada masyarakat,katanya.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Maros ini mengatakan dengan adanya MPP ini secara  otomatis pengurusan administrasi warga seperti pelayanan kependudukan tidak lagi menggunakan banyak kertas.

kami telah menyediakan sistem yang terintegrasi dalam antrean begitu juga berbasis mobile menggunakan aplikasi WhatsApp,” ujarnya.

Gedung yang dibangun sejak 2019 lalu dimasa kepemimpinan Bupati Maros Hatta Rahman dan Wakil bupati Maros Harmil Mattotorang in i memiliki counter layanan 97 unit dari 20 instansi dengan dana pembangunan menggunakan dana pagu anggaran Rp. 10 miliar, terangnya.

Sementara Plt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Mahfud MD saat meresmikan mengatakan hadirnya pelayanan terpadu menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Agar pelayanan tidak lagi bertele-tele.

“Karena birokrasi yang lama hanya senang membuat orang menunggu, bahkan dapat menunggu selama berhari-hari. Itu merupakan birokrasi yang korup,” jelasnya.

Saat ini, masyarakat di Maros sudah dapat menyelesaikan pembuatan dokumen hanya dalam satu pintu.MPP melayani pengurusan KTP, BPJS, SIM, akta kelahiran, pajak, paspor, dan lainnya.Mahfud mengingatkan para ASN mengubah mindset. Pemerintahlah yang melayani masyarakat, bukan malah dilayani, terangnya.

Mahfud menargetkan seluruh kabupaten memiliki MPP pada 2024 mendatang.“Dari 500 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, baru 63 yang memiliki MPP. Di Sulsel baru tujuh, yakni Selayar, Barru, Palopo, Maros, Pinrang, Bantaeng dan Maros,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI itu.

Dia menambahkan, dengan hadirnya pelayanan tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan investor dan kepuasan masyarakat.“Perlu pengaturan yang ketat dan tidak ada istilah menyogak sana sini, apalagi sistim percaloan,” tegasnya.(*)