Menelisik Pentingnya Kemenko Infrastruktur yang Akan Dibentuk Prabowo

MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur. CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai saat ini memang perlu adanya kementerian yang memperhatikan perumahan.

Hal ini dirasa Ali perlu karena sektor perumahan dipandang belum terlalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan kata Ali anggaran untuk perumahan masih sangat kecil 1% dari APBN dibandingkan kesehatan 5% dan pendidikan 20%.

"Terlepas dari biaya pembentukan kementerian, hal ini penting adanya kementerian yang betul-betul memperhatikan perumahan, karena saat ini tidak ada yg memikirkan serius," katanya kepada TrenAsia.com pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Baca Juga: 

• Bakamla RI Tegaskan Kapal MV Lakas Telah Kantongi SPB dan Bisa Lanjutkan Pelayaran
• Jalankan Program Strategis Pemkot Makassar, PJs Wali Kota Tekankan Koordinasi dan Publikasi
• Jauh Berbeda, Gaji Hakim Indonesia Jeblok Bila Dibandingkan Negara Lain

Namun dengan adanya Kemenko Infrastruktur, pemerintah harus memikirkan pembentukan anggaran. Jangan sampai adanya kementerian baru ini hanya sia-sia.

3 Juta Rumah Bisa Kurangi Backlog?

Ali menjelaskan terkait backlog perumahan, tidak dapat serta merta dihilangkan meski telah ada program tersebut. Menurutnya program 3 juta tidak seluruhnya untuk mengurangi backlog, karena 2 juta rumah diprogramkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni di perdesaan dan kawasan pesisir.

Program sejuta rumah saat ini juga selalu terkendala dengan anggaran yang terbatas. Sehingga banyak hal kata Ali yang perlu  dipersiapkan, termasuk lembaga land bank dan badan perumahan yg saat ini masih belum optimal.

Sekadar informasi backlog perumahan adalah jumlah rumah yang belum terbangun atau tidak tertangani, dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Backlog perumahan merupakan salah satu masalah yang harus segera diatasi karena terkait dengan kebutuhan papan atau tempat tinggal masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus anggota Dewan Kehormataan Realestat Indonesia (REI) Hashim Djojohadikusumo menekankan bahwa permasalahan stunting bukan hanya disebabkan penyakit gizi buruk, melainkan juga faktor pemilihan lingkungan perumahan juga dapat membawa pengaruh terhadap tingginya kasus tersebut di Indonesia. 

Baca Juga: 

• Investasi Masuk ke Kabupaten Pohuwato, Masyarakat Popayato Timur Sambut dengan Antusias
• Bisa Dicoba, 7 Tips Hidup Hemat untuk Kelas Menengah di Tahun 2024
• PPs STIEM Bongaya dan OJK Gelar Kuliah Umum, Bahas Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dengan demikian, selain memperkuat anak-anak Indonesia dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah yang akan datang di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendukung program lingkungan yang sehat.

Dengan demikian, secara tersirat Hashim turut mendorong program pembangunan 3 juta unit rumah sebagai salah satu langkah progresif untuk dapat menurunkan stunting berbarengan dengan program makan bergizi gratis.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 11 Oct 2024