Masa Pandemi, Pemkot Makassar Mulai Hitung Kebutuhan Anggaran untuk THR Pegawai

Meski masih dalam masa penanganan pandemi Covid-19, Tunjangan Hari Raya (THR) mulai dibahas Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) setempat.

Plt Kepala BPKD Makassar, Rahmat Mappatoba mengatakan pihaknya sudah menghitung total perkiraan nilai anggaran yang dibutuhkan untuk membayar THR bagi pegawai di lingkungan pemkot.

Dia menyebut ada yang menarik terkait pembayaran THR, yakni adanya wacana bahwa eselon I dan II tidak mendapatkan THR pada tahun ini.

"Wacananya begitu, eselon I dan II tidak menerima THR. Ini yang beredar di Kementrian Keuangan di Jakarta, tapi secara resmi itu belum ada. Karena biasanya sebelum pencairan, akan keluar juknis mengenai pembayaran THR pegawai," ujar Rahmat kepada wartawan, Minggu (26/4/2020).

Menurut dia, besaran THR untuk pegawai Pemkot Makassar sama dengan satu bulan gaji. "THR istilahnya dobel gaji bulanan," kata Rahmat.

Adapun total anggaran untuk penggajian pegawai setiap bulannya itu sebesar Rp62 miliar.

Karena tahun ini diwacanakan eselon I dan II tidak menerima THR, Rahmat memperkirakan bahwa anggaran yang ia gelontorkan khusus THR itu sekitar Rp 60 miliar saja. "Mungkin sekitar Rp 60 miliar kalau THR," ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar Basri Rakhman mengatakan total pegawai di Pemkot Makassar sebanyak 11.382.

Mereka bertugas di 50 OPD Pemkot Makassar, termasuk kecamatan.

"Kalau wacana menteri keuangan tidak dapat THR bagini eselon I dan II, kami belum tahu itu. Karena belum ada surat resminya," Basri menambahkan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan, Tunjangan Hari Raya untuk aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) akan turun atau cair paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, saat dihubungi Kompas.com.

"Paling cepat (THR cair) 10 hari sebelum Lebaran," kata Nufransa.