Legislatif Minta Pemkot Makassar Percepat Penyelesaian RS Jumpandang Baru

DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk fokus terhadap penyelesaian Rumah Sakit (RS) Jumpandang Baru. Proyek tersebut harus segera berjalan di triwulan pertama 2021. Apalagi pembangunannya telah dianggarkan, yaitu sebesar Rp50 miliar.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan tahap penyelesaian RS bertipe C tersebut memasuki babak final. Tender pun harus segera dilakukan karena penyelesaian proyek tersebut cukup memakan waktu.

"Inikan lama, ini harus segera dirampungkan, apalagi kita juga butuh rumah sakit tipe C sekarang untuk tangani persoalan Covid-19, jadi kita minta itu sudah harus jalan," kata Abdul Wahab Tahir, dilansir Selasa (26/1/2021).

Selain itu, tahap final proyek RS Jumpandang Baru juga cukup menelan anggaran, lantaran banyak spesifikasi yang harus dipenuhi, seperti Instalasi Penjernihan Air dan Limbah (IPAL) standarisasi keamanan gedung, instalasi kelistrikan serta perbaikan internal lainnya.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar tersebut menargetkan, pembangunan RS Jumpandang Baru hingga siap huni harus rampung sebelum anggaran perubahan dilakukan September mendatang. Pasalnya, Dewan dan Pemkot belum merumuskan penganggaran mobiler dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam gedung rumah sakit. Penganggaran alat tersebut rencananya akan digelar kembali pada perubahan mendatang.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, Agus Djaja Said mengatakan tender proyek rencananya akan diajukan. Pengerjaan RS Jumpandang Baru tersebut diyakini akan mulai berjalan pada trwiulan pertama ini.

"Inikan baru kita mau bawa ke ULP dulu toh, kita mau urus sirupnya apa semua, nanti kalau selesai di ULP baru kita (kerjakan). Karena lelangnya kan di ULP, bukan kita. Intinya jadi kita target itu di triwulan pertama," urainya.

Terkait konstruksi fisik, dia mengaku Dinkes tidak memiliki kompetensi dalam pembangunan gedung, sehingga rencananya akan dikomunikasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar.

"Kesehatan kan bukan actionnya di fisik, kita ini bukan orang di situ, jadi mungkin kita minta bantuan teman-teman PU, mudah-mudahan mau, sebenarnya harusnya dia harus bantu kita nanti," ujarnya.

Agus mengatakan dirinya tidak ingin persoalan yang sama terhadap RS Batua lalu kembali terulang, sehingga dia mengharapkan adanya penyelesaian bersama dengan dinas yang lebih memahami persoalan fisik.