Komisi B DPRD Makassar Soroti Perizinan dan Parkir Kafe, Akan Lakukan Penertiban

MAKASSARINSIGHT.com – Maraknya kafe dan warung kopi di Kota Makassar rupanya menimbulkan sejumlah masalah baru. Mulai dari ketidakjelasan izin usaha, pajak yang tidak disetor, hingga persoalan parkir yang memicu kemacetan. Menyikapi hal ini, Komisi B DPRD Kota Makassar langsung turun tangan.

Pada Jumat (2/5/2025), Komisi B menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan sejumlah pengelola kafe, Dinas Perdagangan, dan Perumda Parkir Makassar. Tujuannya: menindaklanjuti aduan masyarakat terkait perizinan, pajak, dan pengelolaan parkir tempat usaha kuliner tersebut.

Ketua Komisi B, Ismail, menegaskan bahwa kehadiran usaha kafe memang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tidak boleh mengabaikan kewajiban terhadap kota.

> “Kita ingin semua usaha, termasuk kafe dan warkop, taat aturan. Baik dari sisi izin usaha, pembayaran pajak, hingga pengelolaan parkir. Jangan sampai PAD kita bocor karena ada yang tidak patuh,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Perumda Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), mengakui adanya kelemahan di internal, terutama dalam pendataan.

> “Kami akui belum semua kafe terdata secara resmi. Karena itu kami akan mulai dari sana dulu—membangun database agar pengawasan bisa jalan,” jelas ARA.

Tak hanya itu, Perumda Parkir juga berencana melakukan pembenahan di lapangan. Salah satunya, menerapkan penggunaan rompi resmi bagi para juru parkir (jukir). Rompi ini menjadi tanda pengenal bahwa jukir tersebut terdaftar dan diakui oleh Perumda Parkir. Jika ditemukan jukir yang tidak menggunakan rompi resmi, maka akan ada sanksi tegas.

Komisi B berencana menggelar RDP lanjutan dengan lebih banyak pemilik kafe untuk memastikan semua pihak menjalankan kewajibannya.

Langkah ini diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang tertib, adil, dan tetap mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengorbankan kepentingan publik. (***)