Kinerja Vaksinasi di Sulsel Akan Diperiksa Pemprov dan BPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan BPK Sulsel melakukan pemeriksaan kinerja vaksinasi dan pendidikan vokasi untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan terpercaya.

"Ini untuk melihat Sulsel jauh lebih baik. Dalam pendampingan dan pengawalan BPK dan juga Inspektorat dan instansi lainnya," kata Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar, Rabu (3/8/2021).

Ia menjelaskan Inspektorat Sulsel telah dua kali melaksanakan audit pelaksanaan program vaksinasi pada bulan Februari dan Mei 2021. Juga telah dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan BPKP Sulsel.

Terkait masalah vaksin, Sulsel telah mencapai 24 persen vaksinasi dari target 7 juta orang. Pemprov juga telah melakukan program Sulsel Kebut Vaksinasi. Gerai-gerai vaksin dihadirkan di rumah sakit milik Pemprov Sulsel.

Saat ini, vaksin baru telah diterima, yakni Sinovac dan Moderna yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan untuk vaksin dosis ketiga atau sebagai booster vaksin.

Dengan keterbatasan vaksin, maka disasar wilayah-wilayah algomerasi, yang pernah menjadi episentrum dan saat ini menjadi episentrum. Sehingga, dengan kondisi cadangan vaksin yang dimiliki, bisa membentuk herd immunity.

"Membentuk herd immunity di wilayah yang menjadi epistentum peningkatan COVID-19 yang tinggi. Misalnya Makassar, Maros, Gowa dan Takalar. Termasuk wilayah lainnya seperti Tana Toraja, Palopo, termasuk Jeneponto yang teridentifikasi penyebarannya tinggi," ujarnya.

Sedangkan dalam dunia pendidikan, dengan upaya menciptakan sumber daya manusia yang matang terlatih dan terpakai.

"Jadi mereka terlatih dan terpakai, kekurangan kita di SMA/SMK ini, yang saya dorong kepala dinas dan kepala bidang semuanya. Bagaimana anak-anak siswa kita terlatih dan bisa terpakai,” urainya.

Pemprov juga mendorong kampus-kampus termasuk Unhas dan UNM, agar alumni dan lulusannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan orientasi pendidikan terapan.

Sedangkan, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulsel, Paula Henry Simatupang, mengatakan saat ini bangsa Indonesia masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19.

Dituntut tetap menjalankan tugas-tugas, terutama dalam kerangka layanan rakyat dan publik. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan.