Jawaban Atas Pandangan Fraksi Terhadap RAPBD 2026, Jufri Rahman Sebut Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

MAKASSARINSIGHT.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, hadir di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel pada Senin, 13 Oktober 2025, untuk membacakan jawaban Gubernur atas pandangan umum sembilan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026.

Jufri mengawali sambutan dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah menyampaikan pandangannya. Pandangan yang disampaikan tersebut tentunya merupakan masukan yang sangat berharga dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.

Dia menegaskan bahwa masukan dari DPRD bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari kemitraan strategis untuk menyempurnakan kebijakan fiskal agar lebih berpihak pada pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: 

• Perkuat Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Industri, Pemkot Makassar-PT Bangun TPS 3R
• Wawali dan Sekda Makassar Hadiri Rakor PDAM, Fokus Benahi Kinerja dan Layanan Air Bersih
• Ini 5 Poin Penting Pernyataan Donald Trump Tentang Gaza

Pada aspek prioritas pembangunan, Jufri menyatakan bahwa sektor infrastruktur di pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi pilar utama RPJMD Sulsel 2025–2029. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan pilar pembangunan untuk memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, dan akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tak hanya itu, pengembangan sektor pertanian dan perikanan juga jadi perhatian utama. Pemerintah provinsi berencana mengarahkan program ke hilirisasi, efisiensi rantai pasok, dan penggunaan teknologi tepat guna.

“Kami menyambut baik dorongan anggota dewan. Pemerintah Provinsi telah mendorong adopsi teknologi tepat guna, melalui bantuan alat dan mesin pertanian modern kepada kelompok tani,” ujarnya.

Di sisi pendapatan, Jufri menegaskan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun tanpa membebani masyarakat. “Rencana peningkatan PAD pada tahun anggaran 2026 disusun tanpa menambah beban bagi masyarakat. Pemprov Sulsel melalui Bapenda lebih menitikberatkan pada intensifikasi pendapatan melalui digitalisasi layanan, integrasi data wajib pajak, edukasi publik, dan peningkatan pengawasan, bukan pada kenaikan tarif,” jelasnya.

Baca Juga: 

• Lewat Program Pemberdayaan, BRI Bantu UMKM Solo Bangun Bisnis dari Limbah Pipa PVC
• Mitme Mudahkan UMKM Kelola Keuangan Usaha Lewat Webinar Manajemen Keuangan
• AFPI Bahas Tata Kelola Baru Fintech Lending dalam Munaslub 2025

Belanja daerah pun diarahkan untuk sektor-sektor dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Beberapa program konkret yang mendapat alokasi besar antara lain pembangunan RS Regional, revitalisasi irigasi, penanganan stunting, pelayanan kesehatan bergerak di daerah 3T, rehabilitasi sekolah, serta beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Menurut Jufri, seluruh program itu ditujukan agar layanan publik Provinsi Sulsel makin inklusif dan berkelanjutan. “Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam perencanaan dan penganggaran,” tuturnya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi itu kemudian diputuskan untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya oleh seluruh fraksi DPRD. (****)