Ini Ranperda yang Akan Dibahas di DPRD Makassar Sepanjang 2024

MAKASSAINSIGHT.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah memiliki sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dibahas sepanjang tahun 2024 ini.

“Ada 25 Ranperda,” kata Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar, Yeni Rahman, Kamis (18/1/2024).

Di antara 25 Ranperda itu, Yeni bilang tidak semuanya baru. Ada enam di antaranya merupakan lanjutan dari Ranperda 2023 yang belum selesai.

“25 itu ada Perda yang belum tuntas. Kemudian digeser tahun ini,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ada pula Ranperda yang memang bersifat wajib. Seperti Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok, dan Ranperda APBD perubahan.

“Yang memang baru hanya ada beberapa,” terangnya.

Berikut Ranperda yang bakal digodok DPRD Makassar di 2024:

1. Rancangan Perda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
2. Rancangan Perda Pertanggungjawaban Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
3. Rancangan Perda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
4. Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2022-2042 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
5. Rancangan Perda Tentang Omnibus Sombere And Smart City  (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
Rancangan Perda Pengelolaan Persampahan (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
6. Rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar tahun 2024-2025 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
7. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
8. Rancangan Perda tentang Pendirian Holding Company Perseroan Daerah Makassar Incorporated (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
9. Rancangan Perda tentang Keolahragaan (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
10. Rancangan Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika  (Diusul Komisi DPRD A Kota Makassar)
11. Rancangan Perda Tentang Pemberian Insentif Berinvestasi dan Kemudahaan (Diusul Komisi A DPRD Kota Makassar)
12. Rancangan Perda Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Tentang Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (Diusul Komisi B DPRD Kota Makassar)
13. Rancangan Perda Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Metro Kota Makassar (Diusul Komisi B DPRD Kota Makassar)
14. Rancangan Perda Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar (Diusul Komisi B DPRD Kota Makassar)
15. Rancangan Perda Penyelenggaraan Perhubungan (Diusul Komisi C DPRD Kota Makassar)
16. Rancangan Perda Tentang Bangunan Gedung Hijau (Diusul Komisi C DPRD Kota Makassar)
17. Rancangan Perda Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Diusul Komisi C DPRD Kota Makassar)
18. Rancangan Perda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Diusul Komisi D DPRD Kota Makassar)
19. Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Diusul Komisi D DPRD Kota Makassar)
20. Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang (Diusul Anggota DPRD)
21. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 1992 tentang Lokasi Pusat Pergudangan Dan Pengelolaan Terminal Cargo (Diusul Anggota DPRD)
22. Rancangan Perda tentang Penataan dan Pengendalian Reklame (Diusul Bapemperda DPRD Kota Makassar)
23. Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD (Diusul Bapemperda DPRD Kota Makassar)
24. Rancangan Perda Penanggulangan Bencana (Diusul Bapemperda DPRD Kota Makassar)