Ina Kartika, Wanita Pertama yang Jabat Ketua DPRD Sulsel

LEGISLATOR dari Partai Golkar, Andi Ina Kartika Sari telah ditunjuk sebagai Ketua DPRD Povinsi Sulsel periode 2019-2024. Ia pun mencetak sejarah perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Sulsel. 

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, di gedung DPRD Sulsel hari ini juga dilantik sebagai Ketua DPRD Sulsel dan 4 wakil ketua DPRD.

Selain Andi Ina, empat wakil ketua lainnya juga dilantik, yakni Syaharuddin Alrif (NasDem), Darmawangsyah Mu'in (Gerindra), Ni'matullah Erbe (Demokrat) Dan Muzayyin Arif (PKS).

Setelah diambil sumpahnya, Andi Ina berharap agar seluruh pimpinan DPRD maupun anggota DPRD mampu menyelesaikan tugas masing-masing dan menjalankan fungsi serta perannya selaku pimpin maupun anggota DPRD.

"Setelah hari ini, saya berharap semua pimpinan maupun anggota DPRD menjalankan tugas dan peran mereka sebagaimana mestinya," ujar Andi Ina usai memimpin sidang Paripurna, Senin (21/10/2019) seperti dilansir Kumparan.

Ina menambahkan jika dirinya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk membangun hubungan baik antara legislatif dan eksekutif demi kepentingan masyarakat Sulsel.

"Insyaallah ke depan harus bekerjasama dalam menjalankan tugas sebagai legislator, kita akan bawa Sulsel lebih maju dan berkerjasama tentunya dengan pemerintah Provinsi Sulsel untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat," tutupnya.

Untuk diketahui pula jika legislator Petahana, Andi Ina lolos mewakili daerah pemilihan VI meliputi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Kota Parepare. Dengan perolehan 19.652 suara.

Partai beringin di Sulsel berhak atas posisi ketua DPRD Sulsel, karena berstatus mayoritas. Mereka menguasai 13 dari total 85 kursi DPRD.

Sementara itu pelantikan DPRD yang berlangsung pagi tadi dihadiri oleh bapak Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah didampingi oleh Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengaku masih banyak pekerjaan legilator yang diselesaikan.

"Salah satunya ada agenda terbengkalai, banyak hal yang harus kami selesaikan diantaranya hibah lahan mesjid Al-Markaz, hak angket dan seterusnya," kata Syaharuddin.