Habiskan Anggaran Rp400 Miliar per Tahun, Nurdin Hentikan Honorer dan Pegawai non-ASN

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar tidak ada lagi menerima Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau non Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Honorer.

Bahkan NA berharap, BKD segera melakukan screening non PNS yang ada saat.

Ini dikarenakan, jumlah anggaran tenaga non PNS saat ini mencapai Rp 400 miliar per tahunnya.

Tidak sampai di situ, NA meminta BKD melakukan screening untuk pengurangan tenaga non PNS yang ada saat ini.

"BKD harus stop penerimaan non PNS. BKD itu satu pintu tidak ada lagi OPD yang angkat atau kasi pindah orang. Biar BKD yang mengatur kita melakukan screening supaya kita dapat postur yang ideal," katanya

"Honorer saja Rp 400 miliar kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP," jelas NA, saat Coffee Morning di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (25/1/2021).

Untuk menjawab hal tersebut, Pemprov Sulsel akan memberlakukan merit system.

Sistem kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Dan itu berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2020.

"Inilah yang sebenarnya kita inginkan, Sulawesi Selatan yang pertama yang merit system, jadi ini membantu kita bekerja by sistem," ujarnya.