Gubernur Sulsel Dukung Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial

MAKASSARINSIGHT.com — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung penguatan kelembagaan dan sistem hukum nasional, termasuk upaya memperkuat peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan.

Dukungan tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Diskusi Publik bertajuk “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan” yang digelar Komisi Yudisial Republik Indonesia di Aston Hotel & Convention Center Makassar, Kamis (1/10/2026).

Dalam sambutannya, Andi Sudirman mengapresiasi Komisi Yudisial yang memilih Sulawesi Selatan sebagai lokasi pelaksanaan diskusi publik. Menurutnya, forum tersebut penting sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai penguatan kelembagaan kehakiman dan sistem hukum di Indonesia.

“Kami sangat bersyukur kegiatan ini dapat dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Sulsel selama ini dikenal sebagai hub Indonesia Timur dan memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu barometer Indonesia di luar Pulau Jawa,” ujar Andi Sudirman.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung berbagai langkah yang bertujuan memperkuat penegakan hukum dan kelembagaan negara.

Menurutnya, penguatan kelembagaan hukum pada akhirnya harus diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendukung setiap langkah dan upaya penegakan hukum serta penguatan kelembagaan negara yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Yudisial RI atas penyelenggaraan diskusi publik tersebut. Ia berharap pembahasan yang berlangsung dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan penguatan sistem peradilan di Indonesia.

“Semoga diskusi publik ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan penegakan hukum, kelembagaan kehakiman, serta terwujudnya sistem hukum yang semakin berintegritas dan berkeadilan di Indonesia,” pungkasnya.

Diskusi publik tersebut menjadi bagian dari ruang dialog mengenai penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial sebagai salah satu unsur dalam sistem kekuasaan kehakiman. Forum ini juga mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan peradilan yang merdeka, berintegritas, dan berkeadilan.

Pemprov Sulsel berharap penguatan kelembagaan hukum dapat terus dibangun melalui kolaborasi dan dialog antarlembaga, dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum serta kepastian dan keadilan bagi masyarakat. (****)