Golkar Sulsel Tertibkan Kader Yang Bandel di Pilkada 2020

John Rende Mangontan (JRM) dicopot Partai Golkar dari yakni Ketua Komisi D dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pencopotan dari semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) disinyalir imbas dari sikap politik JRM yang tak solid mendukung usungan Golkar di Pilkada Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae - Victor Datuan Batara.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel Rahman Pina mengatakan, pencopotan JRM dari kursi alat kelengkapan dewan disebut sebagai bentuk pembinaan terhadap kader yang tidak taat terhadap keputusan partai berlambang beringin rimbun ini.

"Baik yang terkait pilkada, maupun kebijakan partai lainnya,” kata Rahman Pina dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

Surat pencopotan John Rende itu, telah disampaikan ke Ketua DPRD untuk ditindaklanjuti. “Sudah, sudah. Suratnya sudah di meja bu Ketua DPRD,” tambah eks legislator DPRD Makassar ini.

Menurut Rahman Pina, kebijakan mencopot JRM dari AKD DPRD Sulsel juga untuk menjaga wibawa dan marwah Partai Golkar sebagai partai besar. Keputusan ini juga tak lama setelah Taufan Pawe resmi menjabat Ketua DPD I Golkar Sulsel.

"Tidak boleh ada bergerak atas keinginan sendiri. Sebagai partai besar, modern, dan disegani. Aturan partai harus ditegakkan, dan menjadi warning bagi kader lainnya,” kata Rahman Pina yang juga adalah Ketua AMPG Sulsel ini.

Seperti ramai diberitakan, John Rende dianggap melawan putusan partai saat menghadiri konsolidasi pemenangan usungan Golkar di Tana Toraja awal pekan lalu.

Ia ogah mengangkat dua jari simbol nomor urut Nicodemus Biringkanae- Viktor Datuan Batara (Nico- Viktor) yang diusung Golkar. Walaupun akhirnya menurut setelah dipaksa oleh Ketua DPD 1 Golkar Sulsel, Taufan Pawe untuk mengangkat dua jari di depan pengurus Golkar Tana Toraja.

Setelah kasus tersebut, John Rende menyampaikan permohonan maaf. Namun selepas acara itu, John Rende malah hadir lagi di acara kampanye kandidat lain dan menjelek jelekkan jagoan Golkar. Ia juga menyampaikan kalau perlawanannya itu didukung DPP dan Mahkamah Partai Golkar.

Ditanya terkait kemungkinan adanya PAW John Rende, Rahman Pina menyerahkan ke DPD 1 Golkar. “Itu kewenangan partai. Tugas kami di fraksi sebagai etalase terdepan adalah mengamankan setiap kebijakan partai,” tandas Rahman Pina.