Feby Frida : Perempuan Saatnya Berperan Signifikan di Dunia Politik

Proporsi perempuan dalam sistem perpolitikan Tanah Air diyakini bisa lebih besar dan mampu memiliki peran yang signifikan.

Terlebih dengan adanya jaminan konstitusional yang tertuang dalam UU Nomor 8/2012, di mana membuka ruang keterwakilan kaum perempuan minimal 30% pada setiap perhelatan pemilihan legislatif di Indonesia.

Menurut politisi Partai Nasdem Sulsel Feby Frida Horman, dengan adanya jaminan dari negara tersebut bisa menjadi landasan kuat bagi kaum perempuan agar saatnya lebih berperan siginifikan di dunia politik.

Apalagi, lanjut dia, terbukti bahwa sudah banyak porsi jabatan publik dan politik saat ini dijabat dan diemban oleh kaum perempuan.

"Selain itu, banyaknya isu terkait hak perempuan yang belum terkawal bahkan masih luput dari perhatian pemerintah menjadi agenda penting untuk kembali kita perjuangkan," ujar perempuan yang karib disapa Feby, Selasa (1/2/2022).

Lebih lanjut, dia mencontohkan RUU PKS yang banyak menuai protes mestinya menjadi medan ujian bagi politisi perempuan di parlemen dalam membuktikan komitmen mereka sebagai politisi perempuan sekaligus representasi perempuan Indonesia umumnya. 

Namun serangkaian upaya belum mampu memuaskan publik. Kemudian saat publik menyuarakan protes atas nama norma-norma yang tidak menunjukkan pembelaan terhadap kaum perempuan, politisi perempuan kita saat ini yang ada di parlemen justru tak tampak bersuara.

Politisi yang sebelumnya pernah tercatat sebagai caleg DPRD Sulsel dapil Gowa dan Takalar ini juga menegaskan bahwa jika ingin perempuan kita lebih maju maka kontribusi politisi perempuan yang lebih besar sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia.

Beberapa persoalan krusial itu antara lain kekerasan seksual, pelecehan seksual, narkoba, angka stunting, HIV maupun AIDS sampai pornografi. Apalagi isu sosial seperti itu sangat rentang terjadi diwilayah kota metro seperti Makassar ini.

Dia lalu mengajak kaum perempuan agar lebih aktif dan tidak boleh menutup mata, lantaran persoalan tersebut menjadi ancaman terbesar dikekinian, terutama pada generasi muda.

"Persoalan ini adalah wajah atau statistik buruk negeri kita, yang membutuhkan penyelesaian dan kontribusi positif dari aktivis dan politisi perempuan kita," Feby yang menyandang gelar akademik Sarjana Hukum (SH) tersebut.