Empat Alasan Gubernur Andi Sudirman Pilih Skema Multiyears Rp3,7 Triliun

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran Rp3,7 triliun melalui skema tahun jamak atau Multi Years Project (MYP) 2025-2027 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

Program tersebut mencakup perbaikan jalan sekitar 1.000 kilometer, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani 54.000 hektare sawah, hingga pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu. Anggaran proyek bersumber dari hasil efisiensi APBD dan ditargetkan rampung pada 2027.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, keputusan menggunakan skema multiyears dibandingkan penganggaran tahun tunggal bukan tanpa pertimbangan. Setidaknya ada empat alasan utama yang menjadi dasar Pemprov Sulsel.

Pertama, skema multiyears dinilai dapat menjamin proyek dikerjakan secara utuh hingga tuntas. Menurut Andi Sudirman, proyek infrastruktur berskala besar membutuhkan waktu lebih dari satu tahun agar kualitas pekerjaan dapat terjaga.

Baca Juga: 

• Pembangunan Jembatan Barombong Dikebut, Pemkot Makassar Terkendala Soal Lahan
• Perumda Parkir Makassar Tegas Tindak Juru Parkir Liar di Lapangan
• DSI Perkuat Visibilitas Perdagangan di Tengah Tekanan Ekspor RI

Ia mencontohkan pembangunan jalan. Jika pengerjaan dilakukan secara terpisah setiap tahun, ruas yang dibangun bisa memiliki perbedaan umur dan masa pakai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan celah antarruas yang kemudian menjadi titik awal kerusakan.

“Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit, pembangunan fisik tahun ini, tapi masih banyak supporting facility gedung-gedungnya yang belum ditambahkan,” kata Andi Sudirman.

“Kita bangun satu tahun satu ruas, tidak nyambung dengan ruas kedua tahap berikutnya. Dia beda umur sehingga kekuatan jalan tidak seumur dan ada jeda terputus. Ketika musim berubah pancaroba, ada celah di antaranya yang bisa menjadi sebab mulainya kerusakan-kerusakan baru,” lanjutnya.

Kedua, multiyears dianggap lebih efisien dari sisi biaya dan waktu pengadaan. Pemprov Sulsel dapat melakukan satu kali proses lelang untuk paket pekerjaan bernilai besar dibandingkan berulang kali melelang paket-paket kecil.

“Paling penting bahwa kita menghemat di tengah efisiensi. Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar dibanding 10 kali lelang nilai Rp50 miliar itu jauh sangat berbeda. Karena akan ada losses di budgeting penganggarannya, dan ada yang kemudian penganggarannya akan double ketika kita menganggarkan,” ujarnya.

Ketiga, nilai paket yang besar dinilai mampu menarik kontraktor berskala nasional sehingga standar dan kualitas pekerjaan dapat lebih terjaga. Andi menyebut skema tersebut juga membuka peluang bagi perusahaan BUMN untuk terlibat dalam proyek infrastruktur Sulsel.

Namun, Pemprov Sulsel tetap mensyaratkan keterlibatan pelaku usaha lokal melalui kewajiban local content sebesar 40 persen.

“Ketika paketnya besar, maka perusahaan yang masuk adalah rata-rata perusahaan yang standar nasional sehingga pembangunannya memang akan jauh lebih bagus. Kami menyiasatinya dengan mewajibkan mereka local content 40 persen sehingga kontraktor lokal-lokal bisa bergabung,” jelasnya.

Baca Juga: 

• Andi Sudirman Tegaskan Tarif BBNKB dan PBBKB Sulsel Tak Naik
• Banggar DPRD Sulsel Dukung Keberlanjutan Program Skema Multi Years Project
• Desakan Pengesahan RUU Perampasan Aset, Apa RI Kekurangan Aturan Lawan Korupsi?

Keempat, skema tahun jamak memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal dan arus kas daerah. Pemprov dapat menyusun proyeksi pembayaran berdasarkan tahapan pekerjaan dan kemampuan pendapatan daerah selama masa pelaksanaan proyek.

“Salah satu juga keunggulan karena kita bisa mengatur fiskal kita dalam pembayaran, cash flow bagaimana kita kemudian mereka menagih dan kita membayar. Dengan adanya multi years, maka cash flow pembayaran per bulan bisa dibuat sampai 2-3 tahun ke depan,” kata Andi.

Menurutnya, kepastian tersebut penting agar pemerintah daerah tetap memiliki ruang fiskal yang sehat sekaligus meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran kepada kontraktor.

“Sehingga kita aman untuk pembayaran dan gagal bayar bisa dihindari,” pungkasnya. (****)