DPRD Makassar Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kebudayaan

MAKASSARINSIGHT.com — Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, dan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yulius saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan ini menjadi forum untuk membahas pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya sektor kebudayaan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pemaparannya, Yulius membahas peran pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut mencakup aspek perencanaan, keuangan, program, dan pelayanan publik.

Keempat aspek itu menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada sektor kebudayaan, pengawasan program berkaitan dengan berbagai kegiatan, seperti pelestarian budaya, penyelenggaraan festival, pembinaan seni, hingga pengelolaan cagar budaya. Pelaksanaannya perlu selaras dengan perencanaan pembangunan daerah dan didukung pengelolaan anggaran yang efektif.

Narasumber kedua, Achmad Fadlu Akbari, S.STP., M.Tr.AP., selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, memaparkan aspek perencanaan serta pelaksanaan program kebudayaan, termasuk kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Gideon Banga, S.H., dari kalangan akademisi, memberikan perspektif mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyoroti posisi pelestarian kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Diskusi yang dipandu moderator Abby Rattealo berlangsung dengan melibatkan peserta melalui sesi tanya jawab. Dua peserta mendapat kesempatan menyampaikan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengawasan pemerintahan dan pengembangan sektor kebudayaan di Kota Makassar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara DPRD, perangkat daerah, kalangan akademisi, dan masyarakat semakin kuat. Pengawasan yang berjalan efektif diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program kebudayaan secara bertanggung jawab sekaligus menjaga warisan budaya Kota Makassar secara berkelanjutan. (*)