DPRD Makassar Ingatkan Koperasi Merah Putih Harus Jadi Mitra UMKM

MAKASSARINSIGHT.com – DPRD Kota Makassar mengingatkan agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak justru menjadi pesaing bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah lebih dahulu berkembang di masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menegaskan keberadaan koperasi tersebut harus memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian warga. Pembangunan gerai dan pergudangan, menurutnya, perlu diikuti evaluasi manfaat serta pola kemitraan yang jelas dengan pelaku usaha lokal.

Sorotan tersebut muncul seiring pembentukan tim verifikasi dan validasi aset KDKMP oleh Pemerintah Kota Makassar. Tim gabungan dibentuk untuk memeriksa kondisi fisik bangunan dan kelengkapan aset sebelum dilakukan serah terima resmi kepada pemerintah kota.

Pembentukan tim itu berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 500.3.2/973/Tahun 2026. Pemeriksaan menyasar lima lokasi KDKMP, yakni Kelurahan Mangasa, Balang Baru, Pai, Untia, dan Tamangapa.

Hartono mengatakan, keberhasilan program KDKMP tidak cukup diukur dari pembangunan fasilitas maupun kelengkapan administrasi. Hal yang lebih penting adalah dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.

“Yang perlu dilihat adalah kira-kira Koperasi Merah Putih ini memberikan kontribusi apa bagi ekonomi Makassar. Apakah menguatkan ekonomi masyarakat atau justru sebaliknya?” kata Hartono saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, KDKMP idealnya menjadi mitra pengembangan UMKM, terutama dalam memperluas akses pasar, memperkuat distribusi barang, dan membuka peluang usaha baru. Namun, pengelolaan koperasi harus dirancang agar tidak menimbulkan persaingan yang merugikan pedagang kecil.

Ia mencontohkan potensi perubahan pola distribusi barang kebutuhan masyarakat, termasuk LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram, apabila penyalurannya kelak lebih banyak melalui koperasi.

“Jangan sampai Koperasi Merah Putih ini bukan memperkuat UMKM, tetapi justru menjadi pesaing baru bagi pelaku UMKM yang sudah ada,” tegasnya.

Hartono mengingatkan, perubahan jalur distribusi perlu mempertimbangkan keberlangsungan warung, agen, dan pengecer yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan kebutuhan sehari-hari. Tanpa perencanaan yang matang, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan pedagang kecil hingga tenaga kerja yang mereka serap.

Karena itu, ia meminta Dinas Koperasi dan UKM Makassar segera merumuskan pola kemitraan yang konkret antara KDKMP dan UMKM lokal. Pembagian peran harus jelas agar koperasi menjadi penguat ekosistem usaha masyarakat, bukan mengambil alih pasar yang telah berjalan.

“Kalau Koperasi Merah Putih menjadi pendamping UMKM, itu bagus. Namun, kalau justru mengambil alih usaha UMKM yang sudah ada, hal itu bisa melahirkan persoalan baru,” ujarnya.

Selain persoalan persaingan usaha, Hartono juga menyoroti ketepatan data penerima bantuan pemerintah dan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan maupun operasional koperasi.

Menurutnya, penggunaan anggaran besar untuk pembangunan gerai dan pergudangan harus sebanding dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Evaluasi diperlukan untuk mengukur kontribusi koperasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga, dan penguatan UMKM.

Hartono mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara terukur, termasuk membandingkan manfaat program koperasi dengan alternatif penguatan UMKM yang telah ada.

Dengan demikian, verifikasi aset dan bangunan KDKMP di lima kelurahan tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan fisik dan administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan operasional, keberlanjutan usaha, serta pola kemitraan agar koperasi benar-benar tumbuh bersama UMKM dan memberikan manfaat bagi masyarakat Makassar. (****)